BerandaDaerahAkad Massal KPR Subsidi di Banyuwangi, Bupati Ipuk Dorong Akses Rumah Terjangkau

Akad Massal KPR Subsidi di Banyuwangi, Bupati Ipuk Dorong Akses Rumah Terjangkau

- Advertisement -spot_img

INDOSNAP – Sebanyak 100 keluarga di Banyuwangi mengikuti akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi, yang digelar Bank Tabungan Negara (BTN) bersama pengembang perumahan, di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Sabtu (26/9/2026).

Akad massal tersebut dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, bersama Wakil Kepala Wilayah Kantor BTN Wilayah Jatim Bali Nusra Joyce Ivone Mandagi, Perwakilan Real Estate Indonesia (REI) Banyuwangi Suhartatik, dan Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Banyuwangi Fajar Susanto.

Akad massal ini juga bagian dari dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Akad di Pendopo Sabha Swagata Blambangan diikuti 40 keluarga. Sementara 60 keluarga lainnya melaksanakan akad secara serentak di sejumlah lokasi lain di Banyuwangi.  Dalam akad massal ini difasilitasi para pembeli rumah bertemu dengan notaris dalam satu tempat.

Bupati Ipuk mengapresiasi pelaksanaan akad massal tersebut. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya mempermudah proses pembelian rumah, tetapi juga membantu menekan biaya yang harus dikeluarkan calon pemilik rumah.

BACA JUGA:  Buruh Tani Korban Hanyut di Sungai Kemapag Desa Gumirih Ditemukan Meningga Dunia, Operasi SAR Resmi Ditutup

“Tidak hanya memfasilitasi kemudahan pembelian rumah, kegiatan ini juga memfasilitasi para pembeli bertemu dengan notaris dalam satu tempat. Tentu ini akan mengurangi budget mereka,” ujar Ipuk.

Ipuk mengatakan untuk memudahkan MBR mendapatkan hunian baru, Pemkab Banyuwangi memiliki program di antaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, serta kemudahan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khususnya untuk pembangunan perumahan subsidi.

Selain itu menurut Ipuk, Banyuwangi tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, namun juga memprioritaskan peningkatan kualitas rumah yang sudah ditempati masyarakat, khususnya keluarga pra sekahtera.

Sepanjang 2019 hingga 2026, sebanyak 6.434 unit rumah tidak layak huni (RTLH) telah ditangani melalui berbagai program rehabilitasi.

Ia berharap kolaborasi bersama perbankan dan pengembang dapat terus diperluas, sehingga semakin banyak masyarakat Banyuwangi yang dapat memiliki rumah layak dengan cicilan yang terjangkau.

BACA JUGA:  Dukung Swasembada Pangan, Pemkab dan Pupuk Kaltim Panen Demplot Padi di Banyuwangi

Wakil Kepala Wilayah Kantor BTN Wilayah Jatim Bali Nusra Joyce Ivone Mandagi mengatakan Banyuwangi menjadi salah satu wilayah penting bagi penyaluran program KPR BTN di kawasan Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.

Sejak membuka kantor cabang di Banyuwangi pada 2017, BTN tercatat telah menyalurkan pembiayaan KPR kepada 16.300 keluarga.

Khusus sepanjang 2026, BTN telah menyalurkan kredit KPR kepada sekitar 700 keluarga di Banyuwangi. Jumlah tersebut disebut menyumbang sekitar 60 persen dari total kredit perumahan yang disalurkan perbankan di wilayah tersebut.

Joyce mengatakan akad massal menjadi salah satu bentuk kolaborasi untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

Perwakilan REI Banyuwangi Suhartatik mengatakan rumah subsidi masih menjadi pilihan yang paling banyak diminati masyarakat di Banyuwangi.

Menurut dia, penjualan rumah di Banyuwangi rata-rata mencapai sekitar 2.000 unit setiap tahun. Dari jumlah tersebut, lebih dari 95 persen merupakan rumah subsidi, sedangkan sisanya merupakan rumah komersial.

BACA JUGA:  Bupati Ipuk Lepas 32 Kontingen Pramuka Banyuwangi ke Jambore Nasional ke 12 di Cibubur

“Kebutuhan perumahan di Banyuwangi sangat besar,” kata Suhartatik.

Tingginya kebutuhan hunian tersebut berjalan seiring dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Banyuwangi sebelumnya meraih Terbaik I kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali.

Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam kegiatan yang digelar di Badung, Bali, pada 28 Agustus 2026.

Penghargaan itu berkaitan dengan kinerja Pemkab Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas hunian MBR sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap rumah yang layak, aman, dan terjangkau. (hms)

 

- Advertisement -spot_img
spot_img
spot_img
Stay Connected
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Must Read
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

INDOSNAP – Sebanyak 100 keluarga di Banyuwangi mengikuti akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi, yang digelar Bank Tabungan Negara (BTN) bersama pengembang perumahan, di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Sabtu (26/9/2026).

Akad massal tersebut dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, bersama Wakil Kepala Wilayah Kantor BTN Wilayah Jatim Bali Nusra Joyce Ivone Mandagi, Perwakilan Real Estate Indonesia (REI) Banyuwangi Suhartatik, dan Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Banyuwangi Fajar Susanto.

Akad massal ini juga bagian dari dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Akad di Pendopo Sabha Swagata Blambangan diikuti 40 keluarga. Sementara 60 keluarga lainnya melaksanakan akad secara serentak di sejumlah lokasi lain di Banyuwangi.  Dalam akad massal ini difasilitasi para pembeli rumah bertemu dengan notaris dalam satu tempat.

Bupati Ipuk mengapresiasi pelaksanaan akad massal tersebut. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya mempermudah proses pembelian rumah, tetapi juga membantu menekan biaya yang harus dikeluarkan calon pemilik rumah.

BACA JUGA:  Cakupan TPS 3R Balak Banyuwangi Kian Meluas, Kini Layani 37 Desa

“Tidak hanya memfasilitasi kemudahan pembelian rumah, kegiatan ini juga memfasilitasi para pembeli bertemu dengan notaris dalam satu tempat. Tentu ini akan mengurangi budget mereka,” ujar Ipuk.

Ipuk mengatakan untuk memudahkan MBR mendapatkan hunian baru, Pemkab Banyuwangi memiliki program di antaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, serta kemudahan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khususnya untuk pembangunan perumahan subsidi.

Selain itu menurut Ipuk, Banyuwangi tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, namun juga memprioritaskan peningkatan kualitas rumah yang sudah ditempati masyarakat, khususnya keluarga pra sekahtera.

Sepanjang 2019 hingga 2026, sebanyak 6.434 unit rumah tidak layak huni (RTLH) telah ditangani melalui berbagai program rehabilitasi.

Ia berharap kolaborasi bersama perbankan dan pengembang dapat terus diperluas, sehingga semakin banyak masyarakat Banyuwangi yang dapat memiliki rumah layak dengan cicilan yang terjangkau.

BACA JUGA:  Dukung Swasembada Pangan, Pemkab dan Pupuk Kaltim Panen Demplot Padi di Banyuwangi

Wakil Kepala Wilayah Kantor BTN Wilayah Jatim Bali Nusra Joyce Ivone Mandagi mengatakan Banyuwangi menjadi salah satu wilayah penting bagi penyaluran program KPR BTN di kawasan Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.

Sejak membuka kantor cabang di Banyuwangi pada 2017, BTN tercatat telah menyalurkan pembiayaan KPR kepada 16.300 keluarga.

Khusus sepanjang 2026, BTN telah menyalurkan kredit KPR kepada sekitar 700 keluarga di Banyuwangi. Jumlah tersebut disebut menyumbang sekitar 60 persen dari total kredit perumahan yang disalurkan perbankan di wilayah tersebut.

Joyce mengatakan akad massal menjadi salah satu bentuk kolaborasi untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

Perwakilan REI Banyuwangi Suhartatik mengatakan rumah subsidi masih menjadi pilihan yang paling banyak diminati masyarakat di Banyuwangi.

Menurut dia, penjualan rumah di Banyuwangi rata-rata mencapai sekitar 2.000 unit setiap tahun. Dari jumlah tersebut, lebih dari 95 persen merupakan rumah subsidi, sedangkan sisanya merupakan rumah komersial.

BACA JUGA:  Dinas Perikanan Banyuwangi Serahkan Bantuan Jaket Keselamatan kepada Pengelola Wisata Pantai Wonosari Sobo

“Kebutuhan perumahan di Banyuwangi sangat besar,” kata Suhartatik.

Tingginya kebutuhan hunian tersebut berjalan seiring dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Banyuwangi sebelumnya meraih Terbaik I kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali.

Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam kegiatan yang digelar di Badung, Bali, pada 28 Agustus 2026.

Penghargaan itu berkaitan dengan kinerja Pemkab Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas hunian MBR sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap rumah yang layak, aman, dan terjangkau. (hms)

 

- Advertisement -spot_img
spot_img
Stay Connected
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Must Read
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

INDOSNAP – Sebanyak 100 keluarga di Banyuwangi mengikuti akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi, yang digelar Bank Tabungan Negara (BTN) bersama pengembang perumahan, di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Sabtu (26/9/2026).

Akad massal tersebut dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, bersama Wakil Kepala Wilayah Kantor BTN Wilayah Jatim Bali Nusra Joyce Ivone Mandagi, Perwakilan Real Estate Indonesia (REI) Banyuwangi Suhartatik, dan Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Banyuwangi Fajar Susanto.

Akad massal ini juga bagian dari dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Akad di Pendopo Sabha Swagata Blambangan diikuti 40 keluarga. Sementara 60 keluarga lainnya melaksanakan akad secara serentak di sejumlah lokasi lain di Banyuwangi.  Dalam akad massal ini difasilitasi para pembeli rumah bertemu dengan notaris dalam satu tempat.

Bupati Ipuk mengapresiasi pelaksanaan akad massal tersebut. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya mempermudah proses pembelian rumah, tetapi juga membantu menekan biaya yang harus dikeluarkan calon pemilik rumah.

BACA JUGA:  Gesah Pendidikan Bareng Bupati Ipuk, Beasiswa hingga Masa Depan Anak Disabilitas Jadi Pembahasan

“Tidak hanya memfasilitasi kemudahan pembelian rumah, kegiatan ini juga memfasilitasi para pembeli bertemu dengan notaris dalam satu tempat. Tentu ini akan mengurangi budget mereka,” ujar Ipuk.

Ipuk mengatakan untuk memudahkan MBR mendapatkan hunian baru, Pemkab Banyuwangi memiliki program di antaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, serta kemudahan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khususnya untuk pembangunan perumahan subsidi.

Selain itu menurut Ipuk, Banyuwangi tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, namun juga memprioritaskan peningkatan kualitas rumah yang sudah ditempati masyarakat, khususnya keluarga pra sekahtera.

Sepanjang 2019 hingga 2026, sebanyak 6.434 unit rumah tidak layak huni (RTLH) telah ditangani melalui berbagai program rehabilitasi.

Ia berharap kolaborasi bersama perbankan dan pengembang dapat terus diperluas, sehingga semakin banyak masyarakat Banyuwangi yang dapat memiliki rumah layak dengan cicilan yang terjangkau.

BACA JUGA:  Forum Bappeda se-Jatim di Banyuwangi, Bangun Sinergitas dan Bahas Akselerasi Pembangunan Daerah di Jatim

Wakil Kepala Wilayah Kantor BTN Wilayah Jatim Bali Nusra Joyce Ivone Mandagi mengatakan Banyuwangi menjadi salah satu wilayah penting bagi penyaluran program KPR BTN di kawasan Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.

Sejak membuka kantor cabang di Banyuwangi pada 2017, BTN tercatat telah menyalurkan pembiayaan KPR kepada 16.300 keluarga.

Khusus sepanjang 2026, BTN telah menyalurkan kredit KPR kepada sekitar 700 keluarga di Banyuwangi. Jumlah tersebut disebut menyumbang sekitar 60 persen dari total kredit perumahan yang disalurkan perbankan di wilayah tersebut.

Joyce mengatakan akad massal menjadi salah satu bentuk kolaborasi untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

Perwakilan REI Banyuwangi Suhartatik mengatakan rumah subsidi masih menjadi pilihan yang paling banyak diminati masyarakat di Banyuwangi.

Menurut dia, penjualan rumah di Banyuwangi rata-rata mencapai sekitar 2.000 unit setiap tahun. Dari jumlah tersebut, lebih dari 95 persen merupakan rumah subsidi, sedangkan sisanya merupakan rumah komersial.

BACA JUGA:  Polresta Banyuwangi Imbau Masyarakat Waspadai Peredaran Uang Palsu

“Kebutuhan perumahan di Banyuwangi sangat besar,” kata Suhartatik.

Tingginya kebutuhan hunian tersebut berjalan seiring dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Banyuwangi sebelumnya meraih Terbaik I kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali.

Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam kegiatan yang digelar di Badung, Bali, pada 28 Agustus 2026.

Penghargaan itu berkaitan dengan kinerja Pemkab Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas hunian MBR sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap rumah yang layak, aman, dan terjangkau. (hms)

 

- Advertisement -spot_img
spot_img
Stay Connected
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini