INDOSNAP – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hinggi saat ini belum menentukan dukungan dalam Pilkada Banyuwangi 2024, di saat lima partai politik resmi mendukung petahana. DPC PKB Banyuwangi juga memutuskan untuk tidak melakukan lobi-lobi politik dengan partai lain di tingkat kabupaten.
Ketua Desk Pilkada DPC PKB Banyuwangi M Ali Mahrus menjelaskan, pengurus partai tingkat kabupaten tidak dalam kapasitas untuk membangun koalisi dan lobi politik. Pihaknya hanya menunggu keputusan dari pengurus tingkat pusat.
“DPC PKB Banyuwangi tegak lurus terkait urusan rekomendasi menunggu keputusan DPP. Secara khusus, DPC PKB Banyuwangi tidak dalam kapasitas untuk membangun koalisi dan lobi-lobi. semua domain DPP,” kata dia, Senin (12/8/2024).
Jauh sebelumnya, PKB telah memberikan surat rekomendasi sementara calon kepala daerah kepada mantan Ketua PCNU Banyuwangi Ali Makki Zaini alias Gus Makki.
Surat rekomendasi sementara itu diberikan sebagai pegangan Gus Makki untuk menjalin komunikasi dengan partai politik lain. Gus Makki sempat menjajaki pendekatan dengan Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi Michael Edy Hariyanto.
Namun belakangan, DPP Partai Demokrat justru memberikan dukungan melalui surat rekomendasi kepada petahana Ipuk Fiestiandani yang menggandeng Mujiono.
Selain Partai Demokrat, Ipuk-Mujiono juga telah mengantongi surat rekomendasi dari empat partai politik lain, yakni Partai Nasdem, Partai Golkar, PPP, dan Partai Gerindra.
Saat ini, hanya tinggal dua partai politik yang belum mengeluarkan surat rekomendasi secara resmi. Selain PKB, ada juga PDI Perjuangan.
Banyak pihak menilai bahwa PDI Perjuangan akan memberikan dukungan kepada Ipuk-Mujiono. Sebab, Ipuk merupakan kader dari partai berlambang banteng merah itu.
Menanggapi kondisi itu, Ali Mahrus berpendapat, proses politik masih dinamis dan penuh dinamika.
“Kita tidak tahu dinamika yang mungkin akan berubah. Meski kita tahu semua partai kecuali PKB dan PDIP sudah menentukan dukungan untuk Bu Ipuk,” tuturnya.
Untuk itu, DPC PKB Banyuwangi masih akan menunggu hingga turunnya rekomendasi dari DPP dan batas waktu pendaftaran calon kepala daerah.***
