INDOSNAP – Pemkab Banyuwangi terus berupaya dalam pengimplementasian kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai langkah strategis menciptakan tata kelola data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemkab Banyuwangi bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Banyuwangi menyelenggarakan Forum Satu Data Kabupaten Banyuwangi yang diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemkab yang diselenggarakan di Banyuwangi, Kamis (21/11/2024).
Forum dibuka Asisten Administrasi dan Pembangunan Choiril Ustadi yang berharap dengan adanya forum ini mampu memperoleh langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola data yang berkualitas di lingkungan pemkab.
Data yang kuat dan terintegrasi, kata dia, akan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan data pemerintahan. Mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat, mengurangi duplikasi data antar instansi, dan mendorong kolaborasi serta inovasi.
“Berbagai capaian yang diraih oleh Banyuwangi seperti penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi makro yang berjalan positif, semuanya berawal dari basis data yang akurat untuk melaksanakan berbagai program intervensi,” kata Ustadi.
Ustadi mengatakan melalui forum ini diharapkan Pembina Data dan Walidata serta OPD selaku Produsen Data dapat menyelaraskan program antar sektor dan kegiatan dengan penyajian Data yang lebih akurat dan akuntabel serta dapat berbagi pakai Data.
Berdasarkan hasil desk ketersediaan daftar data dalam beberapa waktu lalu, Banyuwangi telah berhasil menginventarisir sebanyak 5400 data statistik sektoral dan 50 data spasial dari berbagai sektor baik itu dari OPD maupun dari instansi vertikal.
Sementara itu, Kepala Diskominfo dan Persandian Banyuwangi, Budi Santoso mengatakan bahwa data bukan lagi sekadar kumpulan angka atau laporan statistik, melainkan aset strategis yang menentukan keberhasilan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan di daerah.
“Kami sering berkonsultasi dengan BPS karena data yang kami koleksi harus memenuhi kaidah statistik. Bahkan banyak program yang kita rancang merupakan hasil konsultasi dan meminta rekomendasi ke BPS dalam perencanaannya,”ujar Budi.
Pihaknya menambahkan, dalam tata kelola data menuju satu data, pemerintah juga telah mempermudah akses OPD dalam penyempurnaan data melalui satudata.banyuwangikab.go.id. Dimana sampai saat ini telah dimanfaatkan dan terkumpul sebanyak 1.333 dataset.
“Karena prinsipnya, data mudah diakses tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga data tadi bisa kita petakan di setiap desa atau kelurahan,”tambahnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BPS Banyuwangi Hermanto terus mendukung upaya pemkab terhadap aktualisasi Satu Data Banyuwangi.
Pihaknya berharap, dengan saling melengkapi, BPS dapat membantu pemkab dalam memaksimalkan penyajian data sesuai dengan prinsip Satu Data.
“Dengan kolaborasi bersama kita berharap peningkatan kualitas dan integrasi Satu Data Banyuwangi bisa terwujud,” pungkasnya.(hms)
