INDOSNAP – Masih seringnya terjadi kemacetan menuju akses Pelabuhan penyeberangan Ketapang, ratusan sopir logistik yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu (GAPIBER) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Banyuwangi pada, Rabu (14/10/2026).
Massa membawa sejumlah truk yang mayoritas berjenis engkel dan memarkir di sepanjang Jalan Ahmad Yani untuk menutup akses kendaraan keluar-masuk Gedung pemerintahan.
Para sopir mengaku telah melayangkan surat kepada bupati sekitar satu minggu sebelum aksi digelar. Surat tersebut berisi sejumlah keluhan dan tuntutan yang berkaitan dengan pelayanan serta kondisi operasional penyeberangan ASDP.
Salah satu tuntutan yang disampaikan massa adalah pergantian seluruh jajaran direksi, mulai dari general manager (GM) hingga struktur organisasi di bawahnya. Selain itu, para sopir mendesak percepatan pembangunan dan perbaikan dermaga untuk mengantisipasi peningkatan kepadatan menjelang pergantian tahun.
“Termasuk terkait percepatan dermaga, karena ini sudah hampir tahun baru ya. Mungkin ini tambah macet lagi. Yang jelas harus dipercepat perbaikannya itu yang diminta oleh teman-teman,” kata Koordinator Lapangan aksi unjuk rasa, Muklisin.
Demonstrasi dimulai sekitar pukul 12.00 WIB dan berakhir hingga pukul 15.00 WIB. Selanjutnya, para sopir mulai membuka kembali akses keluar-masuk Kantor Pemkab Banyuwangi setelah sebelumnya menutup jalur tersebut selama berlangsungnya unjuk rasa.
Blokade itu berdampak pada aktivitas pegawai di lingkungan Pemkab Banyuwangi serta masyarakat yang memiliki kepentingan di kantor pemerintahan tersebut. Sejumlah orang dilaporkan kesulitan keluar dari area kantor akibat akses jalan yang tertutup.
Salah satu yang terdampak adalah Fikri, mahasiswa Universitas 17 Agustus Banyuwangi yang sedang menjalani program magang di Kantor Pemkab Banyuwangi. Ia mengaku tertahan di halaman kantor karena tidak dapat keluar menggunakan sepeda motornya, padahal harus mengikuti perkuliahan pada sore hari.
“Saya jam tiga sore ini ada kelas di kampus. Ini tidak bisa keluar malah motor didorong masuk katanya supaya suruh merasakan kemacetan,” kata Fikri.
Fikri menilai aksi tersebut merugikan masyarakat yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tuntutan para demonstran. Ia menyayangkan penutupan akses yang berdampak pada mahasiswa maupun warga biasa.
“Ya saya sangat dirugikan. Saya bukan pejabat, bukan pegawai sini, cuma magang tapi tidak bisa keluar,” tandasnya.
Aksi GAPIBER tersebut menyoroti tuntutan para sopir terkait pergantian jajaran direksi dan percepatan perbaikan dermaga ASDP. Di sisi lain, penutupan akses Kantor Pemkab Banyuwangi turut menimbulkan gangguan terhadap aktivitas pegawai, mahasiswa, dan masyarakat yang berada di lokasi.(ydi)
