INDOSNAP – DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Bupati atas diajukannya Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 pada Senin (09/11/2026)
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto didampingi Hj.Siti Mafrochatin Ni’mah dan Ruliono,SH diikuti seluruh anggota dewan dari lintas fraksi. Turut hadir Wabup H.Mujiono, Sekretraris Daerah, Assisten Bupati, Staf Ahli berserta jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah.
Dalam Nota Pengantar APBD tahun 2027 Bupati Banyuwangi melalui Wakil Bupati, Mujiono menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan secara cermat, arah perkembangan dari sisi pendapatan daerah, baik dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, sekaligus memperhatikan kondisi makro ekonomi dan upaya pencapaian sasaran-sasaran Pembangunan Daerah di tahun 2027.
Tantangan pertama yang perlu dihadapi dalam penyusunan APBD Tahun 2027 adalah keterbatasan ruang fiskal daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan belanja daerah terus meningkat, terutama untuk pembiayaan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi lokal.
” Pertumbuhan pendapatan daerah tidak selalu mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan tersebut. Akibatnya, ruang fiskal yang tersedia menjadi semakin sempit. Kebijakan Fiskal yang tepat harus menjadi fondasi kuat demi mewujudkan cita-cita masyarakat Banyuwangi yang sejahtera, ” ucap Wabup Mujiono dihadapan rapat paripurna.
Kondisi APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2027 dipengaruhi setidaknya oleh 3 faktor pertama indikator-indikator ekonomi yang ditetapkan sebagai asumsi dasar ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran.
Kedua langkah-langkah kebijakan (policy measures) dan administratif (administrative measures) yang ditempuh baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan anggaran daerah.
Dan Ketiga berbagai peraturan dan regulasi serta keputusan hukum yang berlaku dan berbagai langkah yang menjadi arahan Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik di bidang ekonomi maupun non ekonomi.
Proyeksi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah dikalkulasi dengan cermat sehingga Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi diproyeksikan pada kisaran 5,41 persen. Persentase Penduduk Miskin pada kisaran 5,77 persen. Indeks Pembangunan Manusia pada kisaran 75,87. Dan Indeks Reformasi Birokrasi diproyeksikan 97.
“ Kinerja positif tersebut, merupakan dampak (multiplier effect) dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, melalui program dan kegiatan yang berfokus pada manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas , “ ucapnya.
Berikut gambaran singkat tentang pendapatan daerah. Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp. 2,444 trilyun. Adapun rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2027 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp. 850,8 milyar. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp. 1,543 trilyun. Dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp. 50,170 milyar.
” Komposisi belanja daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp. 2,420 trilyun , “ jelasnya.
Pada sisi belanja, permasalahan utama yang timbul adalah tingginya tingkat kebutuhan yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga dalam penentuan besaran belanja daerah perlu disusun secara selektif sesuai dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
“ Kebijakan Umum Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2027 diarahkan sebagai instrumen countercyclical untuk meredam guncangan ekonomi, sekaligus terus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat , “ ucap Wabup Mujiono
Selanjutnya tentang pembiayaan, Wabup Mujiono mengatakan bahwa pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik di tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah, diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, dialokasikan untuk menutup defisit anggaran.
Penerimaan Pembiayaan direncanakan diterima sebesar Rp. 45,32 milyar yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya. Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp. 68,416 milyar.
” Eksekutif berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lancar dan dilandasi dengan semangat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi, ” pungkas Wabup Mujiono mengakhiri penyampaian Nota Pengantar Raperda tentang APBD Tahun 2027.(ydi)







