INDOSNAP – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas) DPRD Kabupaten Banyuwangi memberikan angin segar bagi para pelaku usaha.
Pansus memastikan bahwa tempat usaha yang belum mengantongi izin lengkap tidak akan langsung ditutup begitu saja. Kebijakan akomodatif ini mengemuka dalam Rapat Kerja Pansus Raperda Trantibum Linmas bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang digelar di ruang rapat khusus Gedung DPRD Banyuwangi, Rabu (18/11/2026) lalu.
Ketua Pansus Trantibum Linmas DPRD Banyuwangi, Dr. Zaki Al Mubarok, M.Si., mengungkapkan bahwa pembahasan Raperda ini saat ini sudah berada di angka 90 persen. Fokus krusial yang tengah digodok berada pada Pasal 30 mengenai ketentuan peralihan.
Pasal tersebut secara spesifik mengatur penerapan sanksi administratif dan denda bagi usaha toko swalayan yang belum memenuhi kriteria perizinan termasuk pelanggaran sempadan jalan maupun ketidaksesuaian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Kita ingin memberikan kepastian hukum bagi mereka agar investasi di Banyuwangi tetap berjalan, tentu dengan prinsip-prinsip yang lebih berpihak kepada rakyat,” ujar Dr. Zaki usai memimpin rapat.
Politisi Fraksi PKB DPRD Banyuwangi ini menegaskan, semangat utama regulasi ini bukanlah mematikan roda ekonomi lokal, melainkan menata ketertiban dengan tetap mengedepankan solusi humanis.
“Misalnya ada satu usaha yang sudah berjalan, tapi izinnya belum lengkap atau belum berizin, kita berikan kesempatan untuk mengurus perizinan tanpa menutup usahanya,” terangnya.
Zaki menambahkan bahwa rincian teknis pembinaan, mekanisme pengurusan, maupun penerapan sanksi lanjutan nantinya akan dijabarkan secara lebih mendalam melalui Peraturan Bupati (Perbup). Peraturan daerah ini, kata dia, diposisikan sebagai kerangka payung hukum besar yang wajib dipatuhi masyarakat demi terciptanya ketertiban umum.
Terkait progres penyusunan, Pansus optimistis draf regulasi strategis ini bisa rampung dalam waktu dekat. Meski sempat diwarnai dinamika dan perdebatan alot antara kepentingan eksekutif dengan realitas di lapangan, Pansus menargetkan pengesahan dapat tuntas pada bulan November ini.
“Memang ada beberapa hal yang sempat membuat deadlock antara kepentingan dari eksekutif dan kondisi real di masyarakat. Mudah-mudahan dua pertemuan lagi bisa selesai,” kata Ketua Pansus Trantibum Linmas, Zaki. (ydi)







