BerandaPemerintahanPansus IV DPRD Banyuwangi Finalisasi Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, Yuliawan : Harus...

Pansus IV DPRD Banyuwangi Finalisasi Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, Yuliawan : Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat

- Advertisement -spot_img

INDOSNAP – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Banyuwangi merampungkan atau finalisasi pembahasan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Keputusan finalisasi pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan diambil dalam rapat kerja Pansus IV bersama Dinas Pendidikan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemkab Banyuwangi pada Rabu (18/11/2026).

Ketua Pansus IV DPRD Banyuwangi, Yuliawan Bambang Sukiyanto menyampaikan bahwa seluruh anggota Pansus dari lintas fraksi dan eksekutif telah menyepakati hasil pencermatan,penyempurnaan seluruh materi Raperda dimaksud.

Untuk mendapatkan masukan,pendapat maupun saran, Pansus mengundanghadirkan seluruh Lembaga pendidikan baik formal maupun non formal dengan harapan Perda yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat utamanya terkait pendidikan.

“ Seluruh materi Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sudah dibahas secara mendalam oleh Pansus dan pihak eksekutif dengan mempertimbangkan berbagai masukan, saran dan pendapat dari stakeholeder terkait,termasuk adanya muatan local yang masuk, “ ucap Yuliawan panggilan akrab Politisi Partai Demokrat ini.

BACA JUGA:  Pastikan Pelayanan Normal, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Sidak Layanan Publik

Raperda ini disusun untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, merata, adaptif, serta memberikan payung hukum yang komprehensif bagi kebijakan pendidikan di Banyuwangi.

“ Substansi dari Raperda Penyelenggaran Pendidikan ini lebih kepada penyesuaian aturan dengan perkembangan regulasi sistem pendidikan nasional khususnya terkait pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah , “ ucapnya.

Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, lanjut Yuliawan terdiri dari XV BAB 114 Pasal. Dan ruang lingkup yang diatur antara lain, hak dan kewajiban pemerintah daerah,orang tua dan Masyarakat, jalur dan jenjang pendidikan, pengelolaan, Bahasa pengantar, kurikulum, pendidikan dan tenaga kependidikan.

Kemudian sarana prasarana, evaluasi dan sertifikasi, pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan, pendanaan, peran serta Masyarakat, pembinaan,pengawasan dan pengendalian.

Selain pengaturan penyelenggaraan pendidikan, Raperda tersebut juga diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan masyarakat, termasuk pengaturan bantuan pendidikan dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BACA JUGA:  Rapat Paripurna DPRD, Bupati Ipuk Sampaikan Nota Penjelasan Raperda RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045.

“ Pembahasan terkait dengan ruang lingkup pendanaan pendidikan pada Pasal 98 cukup alot hingga gonta Ganti diksi karena kita ingin memastikan bahwa Pasal ini benar-benar bisa memberikan dampak baik bagi dunia pendidikan di Banyuwangi , “ ucapnya.

Selanjutnya salah satu poin penting dalam Raperda Penyelenggaraan Pendidikan ini adalah cakupan pengaturannya yang tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta maupun sekolah dibawah naungan Kemenag.

“ Keterlibatan sekolah swasta menjadi aspek penting untuk mendorong pemerataan perhatian dan kebijakan pemerintah terhadap seluruh penyelenggaraan pendidikan , “ pungkasnya.(ydi)

- Advertisement -spot_img
spot_img
spot_img
Stay Connected
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Must Read
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

INDOSNAP – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Banyuwangi merampungkan atau finalisasi pembahasan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Keputusan finalisasi pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan diambil dalam rapat kerja Pansus IV bersama Dinas Pendidikan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemkab Banyuwangi pada Rabu (18/11/2026).

Ketua Pansus IV DPRD Banyuwangi, Yuliawan Bambang Sukiyanto menyampaikan bahwa seluruh anggota Pansus dari lintas fraksi dan eksekutif telah menyepakati hasil pencermatan,penyempurnaan seluruh materi Raperda dimaksud.

Untuk mendapatkan masukan,pendapat maupun saran, Pansus mengundanghadirkan seluruh Lembaga pendidikan baik formal maupun non formal dengan harapan Perda yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat utamanya terkait pendidikan.

“ Seluruh materi Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sudah dibahas secara mendalam oleh Pansus dan pihak eksekutif dengan mempertimbangkan berbagai masukan, saran dan pendapat dari stakeholeder terkait,termasuk adanya muatan local yang masuk, “ ucap Yuliawan panggilan akrab Politisi Partai Demokrat ini.

BACA JUGA:  Pastikan Pelayanan Normal, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Sidak Layanan Publik

Raperda ini disusun untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, merata, adaptif, serta memberikan payung hukum yang komprehensif bagi kebijakan pendidikan di Banyuwangi.

“ Substansi dari Raperda Penyelenggaran Pendidikan ini lebih kepada penyesuaian aturan dengan perkembangan regulasi sistem pendidikan nasional khususnya terkait pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah , “ ucapnya.

Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, lanjut Yuliawan terdiri dari XV BAB 114 Pasal. Dan ruang lingkup yang diatur antara lain, hak dan kewajiban pemerintah daerah,orang tua dan Masyarakat, jalur dan jenjang pendidikan, pengelolaan, Bahasa pengantar, kurikulum, pendidikan dan tenaga kependidikan.

Kemudian sarana prasarana, evaluasi dan sertifikasi, pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan, pendanaan, peran serta Masyarakat, pembinaan,pengawasan dan pengendalian.

Selain pengaturan penyelenggaraan pendidikan, Raperda tersebut juga diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan masyarakat, termasuk pengaturan bantuan pendidikan dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BACA JUGA:  Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Pembahasan Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah

“ Pembahasan terkait dengan ruang lingkup pendanaan pendidikan pada Pasal 98 cukup alot hingga gonta Ganti diksi karena kita ingin memastikan bahwa Pasal ini benar-benar bisa memberikan dampak baik bagi dunia pendidikan di Banyuwangi , “ ucapnya.

Selanjutnya salah satu poin penting dalam Raperda Penyelenggaraan Pendidikan ini adalah cakupan pengaturannya yang tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta maupun sekolah dibawah naungan Kemenag.

“ Keterlibatan sekolah swasta menjadi aspek penting untuk mendorong pemerataan perhatian dan kebijakan pemerintah terhadap seluruh penyelenggaraan pendidikan , “ pungkasnya.(ydi)

- Advertisement -spot_img
spot_img
Stay Connected
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Must Read
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

INDOSNAP – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Banyuwangi merampungkan atau finalisasi pembahasan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Keputusan finalisasi pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan diambil dalam rapat kerja Pansus IV bersama Dinas Pendidikan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemkab Banyuwangi pada Rabu (18/11/2026).

Ketua Pansus IV DPRD Banyuwangi, Yuliawan Bambang Sukiyanto menyampaikan bahwa seluruh anggota Pansus dari lintas fraksi dan eksekutif telah menyepakati hasil pencermatan,penyempurnaan seluruh materi Raperda dimaksud.

Untuk mendapatkan masukan,pendapat maupun saran, Pansus mengundanghadirkan seluruh Lembaga pendidikan baik formal maupun non formal dengan harapan Perda yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat utamanya terkait pendidikan.

“ Seluruh materi Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sudah dibahas secara mendalam oleh Pansus dan pihak eksekutif dengan mempertimbangkan berbagai masukan, saran dan pendapat dari stakeholeder terkait,termasuk adanya muatan local yang masuk, “ ucap Yuliawan panggilan akrab Politisi Partai Demokrat ini.

BACA JUGA:  Pansus DPRD Banyuwangi Matangkan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, Yuliawan : Harus Berdampak Positif Bagi Masyarakat

Raperda ini disusun untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, merata, adaptif, serta memberikan payung hukum yang komprehensif bagi kebijakan pendidikan di Banyuwangi.

“ Substansi dari Raperda Penyelenggaran Pendidikan ini lebih kepada penyesuaian aturan dengan perkembangan regulasi sistem pendidikan nasional khususnya terkait pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah , “ ucapnya.

Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, lanjut Yuliawan terdiri dari XV BAB 114 Pasal. Dan ruang lingkup yang diatur antara lain, hak dan kewajiban pemerintah daerah,orang tua dan Masyarakat, jalur dan jenjang pendidikan, pengelolaan, Bahasa pengantar, kurikulum, pendidikan dan tenaga kependidikan.

Kemudian sarana prasarana, evaluasi dan sertifikasi, pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan, pendanaan, peran serta Masyarakat, pembinaan,pengawasan dan pengendalian.

Selain pengaturan penyelenggaraan pendidikan, Raperda tersebut juga diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan masyarakat, termasuk pengaturan bantuan pendidikan dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BACA JUGA:  Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Pembahasan Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah

“ Pembahasan terkait dengan ruang lingkup pendanaan pendidikan pada Pasal 98 cukup alot hingga gonta Ganti diksi karena kita ingin memastikan bahwa Pasal ini benar-benar bisa memberikan dampak baik bagi dunia pendidikan di Banyuwangi , “ ucapnya.

Selanjutnya salah satu poin penting dalam Raperda Penyelenggaraan Pendidikan ini adalah cakupan pengaturannya yang tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta maupun sekolah dibawah naungan Kemenag.

“ Keterlibatan sekolah swasta menjadi aspek penting untuk mendorong pemerataan perhatian dan kebijakan pemerintah terhadap seluruh penyelenggaraan pendidikan , “ pungkasnya.(ydi)

- Advertisement -spot_img
spot_img
Stay Connected
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini