INDOSNAP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi mendesak, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan terobosan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sejumlah sektor.
Dalam evaluasi Komisi III DPRD BAnyuwangi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset aerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dewan meminta ketiga organisasi perangkat daerah tersebut bersinergi menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah.
Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, Febry Prima Sanjaya mengatakan, ketiga organisasi perangkat daerah itu merupakan tonggak pengungkit pendapatan asli daerah bisa mencapai target atau tidak.
” Kita sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan, tentu berharap OPD terkait bisa lebih serius mencapai targe,t sekaligus pada kesemapatan rapat kerja kita mendengarkan apa yang menjadi kendala di lapangan untuk bahan koreksi di tahun 2025 agar semakin baik , ” ucap Febry.
Selanjutnya berdasarkan LKPJ Bupati tahun 2025, realisasi PAD dari target sebesar Rp. 630 miliar terealisasi sebesar Rp. 597,5 miliar atau 94,84 persen yang terdiri dari
Penerimaan pajak daerah terealisasi sebesar Rp. 298,5 miliar atau 109,18 persen dari target sebesar Rp. 273,4 miliar. Hasil retribusi daerah dari target sebesar Rp. 300,9 miliar hanya terealisasi sebesar Rp. 263,9 miliar atau 87,69 persen.
Kemudian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari target sebesar Rp. 24,9 miliar terealisasi sebesar Rp. 23,7 miliar atau 95,29 persen. Lain-lain PAD yang sah dari target sebesar Rp. 30,6 miliar terealisasi sebesar Rp. 11,3 miliar atau 36,84 persen.
” Titik lemah PAD kita di tahun 2024 ada pada sektor retribusi daerah , ” jelas Febry.
Dari sisi belanja daerah tahun 2024 bersumber dari belanja operasi,belanja modal,belanja transfer dan belanja tidak terduga yang ditargetkan sebesar Rp. 3,728 triliun tereaalisasi sebesar Rp.3,318 triliun atau 89 persen.
” Serapan belanja daerah cukup baik berarti realisasi belanja daerah mendekati target yang telah ditetapkan, ” ucapnya.
Febry menambahkan bahwa pihaknya berharap Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu melakukan kajian maupun survey potensi pendapatan asli daerah sehingga saat penyusunan APBD tidak lagi berbentuk asumsi tetapi riil yang bisa dipertanggungjawabkan, melakukan perbaikan perencanaan dan tata kelola keuangan agar tidak lagi mengalami defisit anggaran.(ydi)
