INDOSNAP – Komisi I DPRD Banyuwangi menggelar rapat kerja bersama Organisai Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2025.
Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila menyampaikan beberapa OPD mitra kerja diketahui memiliki serapan anggaran yang masih rendah, pada awal triwulan ketiga tahun 2024 masih dikisaran 60 – 70 persen.
” Awal triwulan ketiga tahun 2024 ini, rata-rata serapan anggaran OPD mitra kerja kita masih diangka 60 persen, namun ada juga yang sudah 90 persen , ” ucap Rifa panggilan akrabnya, Senin (14/10/2024).
Beberapa SKPD yang belum maksimal serapan anggarannya diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikisaran 64,89 persen, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian diangka 59,64 persen dan Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan KB di angka 62,92 persen.
” Belum maksimalnya serapan anggaran di beberapa OPD itu pemicunya ada di alokasi gaji dan tunjangan pegawai yang belum terserap biasanya akan maksimal pada triwulan keempat ini , ” ucap politisi Partai Golkar ini.
Menurut Rifa, secara umum belanja daerah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 2.358.074.473.824 mengalami penurunan sebesar 31,25 persen dibanding belanja pada tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 3.429.712.298.993,-.. Sedangkan pembiayaan dari silpa pada tahun anggaran 2025 diperkirakan sebesar Rp. 22.369.643.662.
” Hal itu yang kita laporkan kepada Badan Anggaran sebagai masukan ketika pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD nanti, ” tutup Rifa mengakhiri wawancaranya.(ydi)
