INDOSNAP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi memberikan apresiasi sekaligus catatan terhadap laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2025.
Apresiasi maupun catatan dewan tersebut terangkum dalam rekomendasi DPRD yang disampaikan pimpinan Badan Anggaran, Michael Edy Hariyanto dalam rapat paripurna isitimewa DPRD Banyuwangi pada Selasa (28/04/2026) malam.
Rapat paripurna Istimewa DPRD Banyuwangi dengan agenda penyampaian rekomendasi dewan atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 dipimpin langsung Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara didampingi Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto diikuti anggota dewan dari lintas fraksi.
Turut Hadir Bupati Ipuk Fiestiandani, Wabup, Mujiono, Sekretaris Daerah, Guntur Priambodo, Asisten Bupati, Staf Ahli, Jajaran Kepala OPD, Camat dan Lurah se Banyuwangi.
Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto selaku pimpinan Banggar dalam laporannya menyampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan evaluasi dan penyelenggara pemerintah daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan PP No. 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, bupati berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran kepada dewan perwakilan rakyat daerah melalui rapat paripurna.
“ DPRD menyampaikan terimakasih kepada saudara Bupati yang telah memenuhi kewajiban dimaksud sebagaimana pada kesempatan rapat paripurna DPRD pada tanggal 27 Maret 2026 lalu, “ ucap Michael Edy Hariyanto dihadapan rapat paripurna.
Terhadap dokumen LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2025 secara umum DPRD memberi apresiasi, capaian kinerjanya sangat baik dengan indikasi umum berupa capaian target yang optimal.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 sebesar 74,30 menjadi sebesar 75,17 pada tahun 2025, terdapat capaian melebihi target atau sebesar 100,40 persen. DPRD meminta agar terus dipertahankan dan dapatnya ditingkatkan.
Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tahun 2024 adalah 4,68 persen, pada tahun 2025 ada kenaikan sebesar 0,97 poin atau sebesar 5,65 persen kenaikan ini ada di atas rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Timur yang naik sebesar 0,40 poin serta melampaui pertumbuhan nasional yang hanya meningkat 0,08 poin.
“ Menurunnya Indek Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 agar menjadi evaluasi yang serius apakah terdapat kebijakan pemerintah yang salah atau kurang tepat , “ tanya Ketua DPD Partai Demokrat Banyuwangi ini.
Dalam laporan rekomendasi atas LKPJ 2025, DPRD juga memberikan apresiasi terhadap raihan prestasi dan penghargaan atas kinerja pemerintahan daerah tahun 2025 diantaranya
Penghargaan kabupaten berkinerja tinggi tahun 2025 dalam penilaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) tahun 2024. Penghargaan kabupaten terinovatif tahun 2025 dalam Innovative Government Award (IGA) 2025. Penghargaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaik tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri.
“ Atas prestasi tersebut hendaknya kita tidak jumawah dan lengah, bahwa raihan prestasi dan penghargaan sejatinya merupakan cambuk bagi kita untuk terus mengevaluasi diri, dunia terus bergerak dinamis, masih ada tantangan internal, regional maupun global untuk kita hadapi kedepan, “ ungkap Michael Edy Hariyanto.
Dan sesungguhnya yang lebih penting dan utama, lanjut Michael bukan sekedar angka angka statistik dan berbagai piala dan sertifikat penghargaan, Dewan mengajak untuk terus evaluasi diri dan bertanya “ apakah apa yang sudah dan akan kita lakukan berdampak secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, DPRD tetap memberikan catatan – catatan kritis terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025.
Dewan perpendapat progres pembangunan daerah masih sangat bergantung pada kekuatan fiskal daerah , semantara hingga saat ini dan harus diakui bahwa kekuatan fiskal Banyuwangi masih lemah, ketergantungan pada bantuan anggaran pemerintah pusat sangat nyata dan terasa ketika kebijakan pemangkasan anggaran yang hampir sebesar PAD kita,
“ Oleh sebab itu , marilah kita membangun pola pikir yang baru dan progresif dengan menempatkan pendapatan asli daerahì sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah, “ ucapnya.
Dan strateginya focus pada program dan kegiatan peningkatan pendapatan asli daerah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, validasi potensi PAD baru, digitalisasi pengelolaan dan kebijakan kemudahan layanan pajak dan retribusi, membangun transfaransi serta antisipasi lose pendapatan.
Selanjutnya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui upaya penciptaan iklim investasi yang sehat, kemudahan perizinan maupun jaminan keamanan.
“ Kita berharap ada kehati-hatian dan dukungan kajian yang komprehensip terhadap kebijakan kebijakan strategis misalnya yang berkaitan dengan usaha ekonomi apalagi yang berpotensi pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum , “ ucap Michael Edy Hariyanto.
Kemudian terkait dengan faktor menurunnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah pada tahun 2025 adalah kurang optimalnya layanan publik khususnya ketersediaan dan penanganan infrastruktur jalan, APBD Banyuwangi tahun 2025 belum dapat memenuhi mandatory spanding sebagaimana ketentuan, infrastruktur jalan sebagai sarana utama mobilitas ekonomi belum tertangani secara maksimal.
“ Program pembangunan atau peningkatan jalan agar terus dievaluasi, mempertajam komunikasi , menguatkan koordinasi dan kolaborasi dengan program pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melalui jalur birokrasi maupun politis seperti realisasi pokok-pokok pikiran DPR RI, DPRD Provinsi mapun dewan setempat , “ pintanya.(ydi)
