INDOSNAP – Kemacetan panjang yang kembali terjadi di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, mendapat perhatian serius dari DPRD Banyuwangi. Tidak hanya melakukan pemantauan langsung, para wakil rakyat juga turun ke lapangan membagikan nasi kotak kepada para sopir truk yang terjebak antrean panjang, Rabu (25/06/2026).
Aksi sosial tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, didampingi Sekretaris Komisi IV Ratih Nur Hayati, ST, bersama anggota Dr. Zaki Al Mubarok, M.Si, Yusieni, Umi Kulsum, Suwito, serta Dra. Hj. Nunuk Sri Rahayu, M.M.
Rombongan wakil rakyat Bumi Blambangan ini menyusuri area parkir dan jalur antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang. Mereka mendatangi satu per satu sopir truk yang telah berjam-jam menunggu giliran menyebrang menuju Pulau Bali. Selain menyerahkan nasi kotak, para politisi juga berdialog langsung untuk mengetahui kondisi yang dialami para pengemudi.
Beberapa sopir mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam bahkan sejak dini hari untuk bisa masuk ke area pelabuhan. Salah seorang sopir menyebut dirinya mulai mengantri sejak pukul 03.00 WIB di buffer zone dan baru bisa masuk ke area parkir pelabuhan sekitar pukul 12.00 WIB.
Kondisi tersebut membuat Komisi IV DPRD Banyuwangi merasa prihatin. Patemo mengatakan, kemacetan yang berulang di jalur menuju Pelabuhan Ketapang harus segera mendapatkan solusi konkret dari seluruh pihak terkait.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi yang dialami para sopir. Mereka harus menunggu berjam-jam di tengah antrian panjang. Ini tidak boleh terus terjadi dan harus segera dicarikan jalan keluarnya,” ujar Patemo.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian DPRD adalah keterbatasan kapasitas dermaga yang dinilai belum mampu mengakomodasi tingginya arus kendaraan, terutama kendaraan bertonase besar.
Akibat kapasitas yang terbatas, banyak kendaraan harus tertahan di buffer zone sebelum akhirnya dapat memasuki kawasan pelabuhan. Situasi tersebut kemudian memicu antrean panjang yang kerap meluber hingga ke jalur utama menuju Pelabuhan Ketapang.
Patemo menilai peningkatan kapasitas dermaga menjadi kebutuhan mendesak. Dengan fasilitas yang lebih memadai, kendaraan besar dapat langsung terlayani tanpa harus menunggu terlalu lama di area penampungan.
“Kalau kapasitas dermaga ditingkatkan, kendaraan besar tidak perlu berputar atau menunggu terlalu lama. Ini akan mengurangi antrean yang selama ini sering terjadi di depan area penyeberangan,” katanya.
Selain mendorong penambahan kapasitas dermaga, DPRD Banyuwangi juga meminta percepatan pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan secara menyeluruh.
Langkah tersebut dinilai penting agar kemacetan serupa tidak kembali terjadi saat puncak mobilitas masyarakat, termasuk pada musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang.
Tak hanya infrastruktur fisik, sistem tiket penyeberangan juga menjadi perhatian. Komisi IV DPRD Banyuwangi meminta adanya penyempurnaan sistem ticketing agar proses pelayanan lebih sederhana, efektif, dan tidak menimbulkan penumpukan kendaraan akibat kendala administrasi.
Patemo juga menegaskan perlunya perhatian serius dari Kementerian Perhubungan dan pemerintah pusat terhadap konektivitas Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk. Menurutnya, pengembangan fasilitas di kedua pelabuhan harus dilakukan secara berimbang agar kapasitas layanan penyeberangan dapat berjalan optimal.
“Percuma kapal banyak kalau tempat sandarnya tidak cukup. Karena itu harus ada sinkronisasi antara Ketapang dan Gilimanuk, baik jumlah dermaga maupun kapasitas pelayanannya,” tegasnya.
Saat ini, Pelabuhan Ketapang memiliki sembilan dermaga, sedangkan Pelabuhan Gilimanuk hanya memiliki tujuh dermaga. Ketimpangan kapasitas tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian dalam upaya mengurai kemacetan dan meningkatkan kelancaran arus logistik maupun penumpang di lintasan penyeberangan Jawa-Bali.(ydi)
