INDOSNAP – Kinerja Badan pendapatan daerah (Bapenda) Kabupaten Banyuwangi dalam mengoptimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren positif.
Penerimaan PAD Banyuwangi sampai dengan triwulan II atau enam bulan pertama Tahun 2026 telah tercapai 49,55 persen setara dengan Rp. 396,7 miliar dari target sebesar Rp. 800,8 miliar.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bapenda, Samsudin mengatakan, berdasarkan konsensus umum yang berlaku secara nasional, standar capaian ideal atau target realisasi PAD pada triwulan I berkisar 15 persen dan di triwulan II di angka 40 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD setiap tahunnya.
“ Jika melihat realisasi PAD Banyuwangi pada triwulan II telah tercapai di angka 49,55 persen melebihi ekspetasi kinerja atau melebihi standar capaian ideal secara umum , “ ucap Samsudin saat dikonfirmasi, Kamis (02/07/2026).
Penerimaan PAD selama enam bulan pertama tahun 2026 itu berasal dari pajak daerah, retribusi daerah,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
Untuk pajak daerah teralisasi sebesar Rp. 231,6 miiliar atau 51,75 persen dari target sebesar Rp.447,8 miliar, Retribusi daerah terealisasi sebesar Rp,136 miliar atau 46,31 persen dari target sebesar Rp.293,7 miliar.
Ia menyebut, untuk target pajak daerah tahun 2026 ini memang lebih besar dibanding tahun lalu, namun jika dilihat dari perbandingan realisasi (YoY), di waktu yang sama tahun 2025 tercapai sebesar 57,69 persen dan tahun ini terealisasi sebesar 51,75 persen.
“ Kenapa tahun ini realisasi lebih kecil karena target yang ditetapkan besar, target tahun 2025 itu sebesar Rp.375 mliar, tahun 2026 Rp. 447,8 miliar, naik sekitar 80 persen,meskipun persentasenya realisasinya kecil, tetapi tahun ini nilai rupiahnya lebih besar , “ ucapnya.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp.20,5 miliar atau 82,48 persen dari target sebesar Rp.24,9 miliar. Lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp.8,4 miliar atau 24,70 persen dari target sebesar Rp. 34,3 miliar.
“ Penopang penerimaan pajak daerah terbesar masih pada pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) penerangan jalan umum, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), PBB Pedesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) , “ jelasnya.
Penerimaan PBB P2 hingga triwulan II telah terealisasi sebesar 51,91 persen atau Rp. 30,6 miliar dari target sebesar Rp. 59 miliar. “ Hingga saat ini tingkat kepatuhan grassroot pajak daerah yakni PBB yang menyasar masyarakat masih cukup baik , “ ucapnya.
Selanjutnya terkait masih belum maksimalnya realisasi penerimaan retribusi daerah disebabkan kurang optimalnya menggali potensi yang seharusnya bisa dikenakan retribusi.
Di sisi lain pemerintah daerah masih lebih focus, bagaimana melayani masyarakat sehingga banyak retribusi daerah yang dibebaskan terutama di pelayanan Kesehatan pasca terbitnya Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
“ Target retribusi di Dinas Kesehatan tidak pernah terpenuhi. Capaiannya hanya dikisaran 50 persen dari target, banyak keringanan-keringanan retribusi yang diberikan oleh pemerintah daerah , “ ucapnya.
Samsudin menambahkan bahwa pihaknya akan berupaya maksimal mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui serangkaian strategi intensifikasi dan ekstensifikasi di sisa tahun berjalan.
“ Mulai bulan Juli ini, akan kita genjot penerimaan PAD, langkah ini tentu didorong oleh target yang meningkat dari tahun sebelumnya dengan focus utama pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah , “ pungkasnya.(ydi)
