INDOSNAP – Sebagai Upaya percepatan penanganan kemacetan di area Pelabuhan Penyeberangan Ketapang. Komisi IV DPRD Banyuwangi melakukan langkah koordinasi dengan Dinas Perhungan Jawa Timur.
Kunjungan kerja wakil rakyat dari Bumi Blambangan ini diterima langsung Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Dr.Ir.Nyono,S.T beserta jajaran pada, Selasa (30/06/2026).
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh diskusi konstruktif mengenai upaya mencari solusi terbaik penanganan kemacetan arus lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Banyuwangi.
Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo menyampaikan bahwa pihaknya berupaya mendorong Dishub Jawa Timur untuk segera melakukan percepatan penanganan kemacetan di jalur menuju Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang.
Komisi IV meminta Dishub jatim untuk segera merealisasikan Pembangunan akses baru berupa jembatan penghubung dari Buffer Zone atau kantong parker kendaraan logistic di Kelurahan Bulusan menuju Pelabuhan LCT Ketapang.
“ Kita berharap Dinas Perhubungan Jawa Timur segera melakukan pembangunan jembatan penghubung dari kantong parkir di Kelurahan Bulusan menuju Pelabuhan LCT yang menjadi kewenangannya , Alhamdulillah mereka merespon dan Dishub Jatim meminta ASDP untuk melakukan kajian , “ ucap Patemo
Selanjutnya, Komisi IV juga mengusulkan adanya perbaikan dermaga movable bridge (MB) agar mampu melayani kendaraan berat dengan kapasitas hingga 50 ton secara bertahap.
“ Untuk upgrading dermaga di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang akan segera dilakukan tahun ini , “ jelasnya.
Dinas Perhubungan Jawa Timur juga mendorong ASDP untuk membangun area Buffer Zone atau zona penyangga yang berlokasi di sekitar Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo sebagai area rest area dan kantung parkir kendaraan logistik guna mencegah antrean mengular di jalur utama, terutama selama lonjakan arus mudik, cuaca buruk, maupun penutupan operasional penyeberangan.
“ Buffer Zone sebaiknya dibangun di wilayah sebelum memasuki Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, ASDP bisa melakukan komunikasi dan sharing dengan PTPN yang memiliki lahan di Desa Bangsring , “ pungkasnya.
Permasalahan kemacetan jalur menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi yang sering terjadi utamanya saat masa peak season juga menjadi perhatian eksekutif.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajukan dukungan kepada Kementerian Perhubungan mulai pelebaran jalan menuju pelabuhan, penguatan kapasitas dermaga, hingga percepatan jalan tol Besuki-Banyuwangi.
Menurut Bupati Banyuwangi, Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk merupakan gerbang utama konektivitas Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara yang memiliki peran strategis bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional.
Dalam usulannya Bupati Ipuk mengajukan sejumlah program prioritas kepada pemerintah pusat untuk penanganan kemacetan tersebut. Di antaranya mengusulkan pelebaran ruas jalan nasional menuju Pelabuhan Ketapang yang selama ini menjadi titik kemacetan kendaraan. Antara lain ruas Ketapang-Jembatan Sungai Selogiri, Watudodol-Jembatan Grand Watudodol, serta jalur nasional di sepanjang Kecamatan Wongsorejo.(ydi)
