INDOSNAP – Program “Gesah Bareng Ambi Bupati” kembali digelar, Rabu (2/9/2026), di Pendopo Sabha Swagata Blambangan. Setelah sebelumnya mengangkat isu pertanian pada pertengahan Agustus 2026 lalu, kali ini forum tersebut secara khusus membahas berbagai persoalan di sektor pendidikan. Mulai dari akses beasiswa, pengawasan pelajar di luar sekolah pada jam belajar, sarana prasarana pendidikan, hingga masa depan anak penyandang disabilitas.
Forum yang dihadiri sekitar 150 peserta tersebut menjadi ruang bagi penggiat pendidikan, pemerhati, mahasiswa, pelajar, akademisi, guru, orang tua siswa, hingga pemangku kebijakan untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan dan gagasan kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Bupati Ipuk mengatakan, forum tersebut bagian dari upaya pemkab untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Beragam masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi sekaligus penyempurnaan program pembangunan.
“PR kita masih banyak. Karena itu, kami senang mendapatkan banyak masukan dan ide dari masyarakat. Apa yang disampaikan di forum ini akan menjadi bahan untuk perbaikan program-program pendidikan ke depan,” kata Ipuk.
Salah satu persoalan yang dibahas adalah rencana regrouping SDN 1 Singonegaran. Ahmad Radiansyah, salah seorang wali murid, menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak psikologis regrouping terhadap anak-anak.
Menanggapi hal tersebut, Ipuk menjelaskan bahwa rencana regrouping masih dalam kajian, salah satunya berkaitan dengan pengembangan RSUD Blambangan dan ketersediaan tenaga pendidik di Banyuwangi.
“Kalau nanti memang ada regrouping, kami akan memberikan ruang kepada siswa dan orang tua memilih sekolah yang akan dituju. Kami juga memastikan ada pendampingan dari guru selama proses adaptasi pindah sekolah. Yang terpenting, siswa tetap nyaman dan aman dalam belajar,” tegasnya.
Persoalan lain disampaikan Catur Bagus, pendidik dari SMPN 1 Singojuruh. Ia menyoroti masih ditemukannya pelajar yang berada di luar lingkungan sekolah pada jam efektif belajar. Keterbatasan tenaga menjadi salah satu kendala dalam pengawasan.
Ia mengusulkan penguatan operasi penertiban terpadu melalui Patroli Kasih Sayang dengan melibatkan Satpol PP, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa. Catur juga mengusulkan adanya regulasi atau imbauan kepada pelaku usaha agar tidak melayani pelajar yang berada di luar sekolah pada jam efektif belajar.
Sementara itu, Numira Ida, guru Bahasa Inggris dari MI Al Hikmah, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, menyampaikan kondisi sarana prasarana di sekolahnya dan berharap mendapat dukungan perbaikan fasilitas belajar.
“Kursi dan bangku di sekolah kami sudah banyak yang keropos. Mohon mendapat perhatian. Selain itu, kami juga siap mengabdi untuk Banyuwangi dengan keterampilan yang kami miliki,” tuturnya.
“Akan kami cek lagi BOS Daerah. Insyaallah untuk sarana prasarananya siap kami bantu,” jawab Ipuk langsung.
Aspirasi lain datang dari Nining, Ketua Paguyuban SDN 5 Tapanrejo, Kecamatan Muncar. Ia menyampaikan persoalan keamanan sekolah yang jauh dari permukiman. Kondisi tersebut membuat sekolah beberapa kali mengalami pencurian.
Dari rentetan diskusi tersebut, isu pendidikan inklusif juga diungkapkan Didik, orang tua yang anaknya memiliki keterbatasan. Sejak di bangku SMP puterinya telah dibimbing dengan baik oleh para guru hingga bisa melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Glagah.
Namun, ia juga mempertanyakan peluang kerja bagi ABK putrinya pasca SMA nanti.
Menanggapi hal itu, Ipuk meminta para orang tua untuk optimis terhadap masa depan anak-anaknya. Menurut dia, berbagai peluang pendidikan, termasuk beasiswa, dapat diakses selama anak memiliki kemampuan dan prestasi.
“Pemkab juga telah membuka ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas. Mulai kesempatan mengikuti seleksi CPNS hingga program magang di sejumlah instansi,” katanya.
Ipuk menegaskan, pendidikan merupakan salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka kemiskinan. Karena itu, masukan dari masyarakat akan terus menjadi bagian dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan pendidikan di Banyuwangi.
Berbagai aspirasi yang muncul dalam “Gesah Bareng Ambi Bupati” tersebut telah dicatat dan akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pendidikan.
“Gesah ini bukan sekadar ngobrol. Kami ingin setiap masukan bisa ditindaklanjuti dan menjadi bagian dari perbaikan layanan pemerintah kepada masyarakat,” pungkas Ipuk. (hms)
