INDOSNAP – Keluhan warga terkait dampak debu dari proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, mendapat perhatian dari anggota DPR RI Sonny T. Danaparamita.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III itu menanggapi laporan masyarakat yang menyebut aktivitas kendaraan proyek memicu debu tebal di sekitar permukiman warga, khususnya di Dusun Mangunrejo.
Keluhan tersebut disampaikan salah satu warga yang juga dikenal sebagai influencer lokal. Dalam laporannya, warga mengungkapkan bahwa lalu lintas truk proyek yang keluar masuk lokasi pembangunan membuat kondisi jalan menjadi berdebu saat cuaca panas dan licin ketika hujan.
Akibat kondisi itu, sejumlah warga mengaku mengalami gangguan pernapasan yang diduga berkaitan dengan paparan debu, bahkan beberapa kasus disebut mengarah pada gejala Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Selain berdampak pada kesehatan, kondisi jalan yang tertutup debu juga dinilai membahayakan pengguna jalan.
Menanggapi laporan tersebut, Sonny mengaku telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya melalui Asisten Pembangunan, agar memberikan perhatian serius terhadap dampak yang dirasakan masyarakat sekitar proyek.
“Saya sudah berkoordinasi dengan pihak Pemkab Banyuwangi agar persoalan ini mendapat perhatian, terutama terkait kesehatan warga dan keselamatan pengguna jalan akibat debu dari aktivitas proyek,” ujar Sonny kepada wartawan, Selasa (10/03/2026).
Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat sebagai program nasional memiliki tujuan penting dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Meski demikian, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan kenyamanan warga di sekitar lokasi proyek.
Ia menegaskan bahwa keberlanjutan proyek harus berjalan seiring dengan upaya mitigasi dampak yang mungkin timbul di masyarakat.
“Program nasional tentu penting dan harus berjalan. Namun dampak yang dirasakan warga juga tidak boleh diabaikan. Pemerintah perlu mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan tanpa merugikan masyarakat,” katanya.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, proyek pembangunan Sekolah Rakyat tersebut merupakan program pemerintah pusat. Karena itu, Sonny mendorong agar kementerian terkait segera merespons keluhan warga.
Beberapa kementerian yang terlibat dalam program tersebut di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta Kementerian Ketenagakerjaan.
Ia berharap koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan pihak pelaksana proyek dapat menghasilkan langkah konkret, seperti pengendalian debu, pembersihan jalan secara berkala, serta pengaturan lalu lintas kendaraan proyek.
“Harapannya keluhan warga bisa segera ditindaklanjuti sehingga proyek tetap berjalan dengan baik, sementara masyarakat di sekitar lokasi juga tetap terlindungi,” pungkasnya.(ydi)
