INDOSNAP – Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah minta Pemkab untuk mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Madrasah di APBD Tahun 2026.
Sebelumnya Bupati Ipuk Fiestiandani telah menjanjikan akan merealisasikan program Bosda untuk Madrasah ketika audensi secara daring dengan Aliansi Guru Madrasah pada bulan Oktober 2025 lalu.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan, program Bosda Madrasah ini telah menjadi janji sejak masa kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas hingga periode Bupati Ipuk Fiestiandani. Namun belum juga terealisasi.
” Saya sebagai wakil rakyat tentu berkewajiban untuk menginggatkan Bupati agar segera mewujudkan janjinya yakni merealisasikan program Bosda untuk Madrasah se Kabupaten Banyuwangi, ” ucap Hj. Ni’mah saat dikonfirmasi pada Rabu (26/11/2025).
Pada saat audensi itu, lanjutnya Bupati Ipuk Fiestiandani telah memberikan arahan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar merencanakan penganggaran Bosda Madrasah masuk ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) perencanaan anggaran tahun 2026.
” Audensi bersama Aliansi Guru Madrasah waktu itu dipimpin Assisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Kantor Kementerian Agama Banyuwangi dan Ketua Komisi IV DPRD dan sudah ada kesepakatan , ” ucapnya.
Ia berharap janji pengalokasian anggaran Bosda Madrasah dapat segera direalisasikan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah, meski nominalnya tidak sesuai dengan usulan mereka.
” Harapan saya, program Bosda untuk Madrasah ini dimasukkan ke perencanaan anggaran tahun 2026 agar guru-guru Madrasah tidak melakukan unjuk rasa kembali sehingga iklim investasi dan perekonomian di Banyuwangi aman dan kondusif , ” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa Bosda Madrasah yang bersumber dari APBD kabupaten Banyuwangi nantinya bisa membantu operasional Madrasah untuk meningkatkan aksesbilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik serta untuk membantu pencapaian Standar Pendidikan Nasional.
” Mendukung upaya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program wajib belajar secara efektif, ” pungkasnya.(ydi)
