BerandaPemerintahanPansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Pembahasan Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Pembahasan Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah

- Advertisement -spot_img

INDOSNAP – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Banyuwangi telah merampungkan pembahasan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Finalisasi dilakukan melalui rapat kerja bersama anggota Pansus bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi pada, Selasa (17/11/2026).

Ketua Pansus II DPRD Banyuwangi, Inayanti Kusumasari, S.E menyampaikan, pembahasan Raperda pembentukan produk hukum daerah dari awal hingga akhir berjalan lancar. Pansus bersama eksekutif juga telah membahas dan menyepakati pasal demi pasal maupun ayat demi ayat materi raperda.

“ Masih ada yang perlu disempurnakanan namun kami belum mendapatkan masukan maupun rekomendasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur karena SE Gubernur yang baru, konsultasi rancangan peraturan daerah harus disertai surat Sekda , “ ucap Inayanti saat dikonfirmasi awak media.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menjelaskan, Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah pada awalnya terdiri dari 14 BAB 134 Pasal namun dalam proses pembahasan ada beberapa ayat yang akan dihapus atau didrop yakni yang mengatur tentang ketentuan yang membolehkan Raperda langsung dilanjutkan ke tahap persetujuan bersama apabila batas waktu 15 hari tersebut terlampaui tanpa jawaban hasil fasilitasi.

BACA JUGA:  Atasi Kemacetan, Komisi IV DPRD Banyuwangi Dorong ASDP segera Menambah dan Upgrade Kapasitas Dermaga Pelabuhan Ketapang

“ Ayat yang mengatur tentang ketentuan yang membolehkan Raperda langsung dilanjutkan ke tahap persetujuan bersama apabila batas waktu 15 hari tersebut terlampaui tanpa jawaban hasil fasilitasi karena tidak lagi diatur dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 yang mengubah Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, “ jelasnya.

Inayanti menegaskan dalam setiap rapat kerja, pihaknya fokus terhadap pembahasan setiap klausul dalam Raperda guna memastikan substansi yang diatur selaras dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatasnya.

“ Dalam pembahasan Raperda ini, kami tidak ingin ada klausul yang berbenturan dengan peraturan diatasnya, sehingga semua yang diatur dan adanya muatan loka yang masukl harus dicek, apakah sudah selaras dan mengikuti peraturan diatasnya, “ jelasnya.

Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah ini juga mengatur tentang pembagian peran antara Bapemperda di Lembaga legislative dan eksekutif dalam menghasilkan produk hukum daerah.

BACA JUGA:  DPRD Banyuwangi Bersama Eksekutif Sepakati KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

“ Raperda ini juga mengatur peran Bapemperda maupun Bagian Hukum pemkab karena produk hukum daerah itu ada berbentuk Peraturan yakni Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, dan juga ada peraturan yang berbentuk penetapan seperti Keputusan DPRD, Keputusan Bupati, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD , “ ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, urgensi penyusunan Raperda dimaksud terletak pada kebutuhan untuk membangun landasan hukum dan tata Kelola yang jelas, tertib, seragam, transparan serta akuntable dalam pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Banyuwangi.

Dan Raperda pembentukan produk hukum daerah ini, merupakan regulasi daerah yang ditujukan untuk mengatur mekanisme, tahapan dan standar penyusunan produk hukum daerah dan memastikan produk hukum daerah tidak saling tumpang tindih serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. (ydi)

BACA JUGA:  Berkat Kinerja Tingkatkan Kualitas Hunian MBR, Banyuwangi Dapat Insentif Program 300 Unit Bedah Rumah dari Pemerintah Pusat

 

- Advertisement -spot_img
spot_img
spot_img
Stay Connected
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Must Read
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

INDOSNAP – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Banyuwangi telah merampungkan pembahasan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Finalisasi dilakukan melalui rapat kerja bersama anggota Pansus bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi pada, Selasa (17/11/2026).

Ketua Pansus II DPRD Banyuwangi, Inayanti Kusumasari, S.E menyampaikan, pembahasan Raperda pembentukan produk hukum daerah dari awal hingga akhir berjalan lancar. Pansus bersama eksekutif juga telah membahas dan menyepakati pasal demi pasal maupun ayat demi ayat materi raperda.

“ Masih ada yang perlu disempurnakanan namun kami belum mendapatkan masukan maupun rekomendasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur karena SE Gubernur yang baru, konsultasi rancangan peraturan daerah harus disertai surat Sekda , “ ucap Inayanti saat dikonfirmasi awak media.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menjelaskan, Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah pada awalnya terdiri dari 14 BAB 134 Pasal namun dalam proses pembahasan ada beberapa ayat yang akan dihapus atau didrop yakni yang mengatur tentang ketentuan yang membolehkan Raperda langsung dilanjutkan ke tahap persetujuan bersama apabila batas waktu 15 hari tersebut terlampaui tanpa jawaban hasil fasilitasi.

BACA JUGA:  Belum Berpihak Pada Kepentingan Publik, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Minta TAPD Hitung Ulang Komposisi KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027

“ Ayat yang mengatur tentang ketentuan yang membolehkan Raperda langsung dilanjutkan ke tahap persetujuan bersama apabila batas waktu 15 hari tersebut terlampaui tanpa jawaban hasil fasilitasi karena tidak lagi diatur dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 yang mengubah Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, “ jelasnya.

Inayanti menegaskan dalam setiap rapat kerja, pihaknya fokus terhadap pembahasan setiap klausul dalam Raperda guna memastikan substansi yang diatur selaras dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatasnya.

“ Dalam pembahasan Raperda ini, kami tidak ingin ada klausul yang berbenturan dengan peraturan diatasnya, sehingga semua yang diatur dan adanya muatan loka yang masukl harus dicek, apakah sudah selaras dan mengikuti peraturan diatasnya, “ jelasnya.

Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah ini juga mengatur tentang pembagian peran antara Bapemperda di Lembaga legislative dan eksekutif dalam menghasilkan produk hukum daerah.

BACA JUGA:  Rapat Paripurna DPRD, Bupati Ipuk Sampaikan Nota Penjelasan Raperda RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045.

“ Raperda ini juga mengatur peran Bapemperda maupun Bagian Hukum pemkab karena produk hukum daerah itu ada berbentuk Peraturan yakni Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, dan juga ada peraturan yang berbentuk penetapan seperti Keputusan DPRD, Keputusan Bupati, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD , “ ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, urgensi penyusunan Raperda dimaksud terletak pada kebutuhan untuk membangun landasan hukum dan tata Kelola yang jelas, tertib, seragam, transparan serta akuntable dalam pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Banyuwangi.

Dan Raperda pembentukan produk hukum daerah ini, merupakan regulasi daerah yang ditujukan untuk mengatur mekanisme, tahapan dan standar penyusunan produk hukum daerah dan memastikan produk hukum daerah tidak saling tumpang tindih serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. (ydi)

BACA JUGA:  Eksekutif Paparkan Tujuh Raperda Prioritas dalam Propemperda Tahun 2026

 

- Advertisement -spot_img
spot_img
Stay Connected
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Must Read
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

INDOSNAP – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Banyuwangi telah merampungkan pembahasan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Finalisasi dilakukan melalui rapat kerja bersama anggota Pansus bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi pada, Selasa (17/11/2026).

Ketua Pansus II DPRD Banyuwangi, Inayanti Kusumasari, S.E menyampaikan, pembahasan Raperda pembentukan produk hukum daerah dari awal hingga akhir berjalan lancar. Pansus bersama eksekutif juga telah membahas dan menyepakati pasal demi pasal maupun ayat demi ayat materi raperda.

“ Masih ada yang perlu disempurnakanan namun kami belum mendapatkan masukan maupun rekomendasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur karena SE Gubernur yang baru, konsultasi rancangan peraturan daerah harus disertai surat Sekda , “ ucap Inayanti saat dikonfirmasi awak media.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menjelaskan, Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah pada awalnya terdiri dari 14 BAB 134 Pasal namun dalam proses pembahasan ada beberapa ayat yang akan dihapus atau didrop yakni yang mengatur tentang ketentuan yang membolehkan Raperda langsung dilanjutkan ke tahap persetujuan bersama apabila batas waktu 15 hari tersebut terlampaui tanpa jawaban hasil fasilitasi.

BACA JUGA:  Berkat Kinerja Tingkatkan Kualitas Hunian MBR, Banyuwangi Dapat Insentif Program 300 Unit Bedah Rumah dari Pemerintah Pusat

“ Ayat yang mengatur tentang ketentuan yang membolehkan Raperda langsung dilanjutkan ke tahap persetujuan bersama apabila batas waktu 15 hari tersebut terlampaui tanpa jawaban hasil fasilitasi karena tidak lagi diatur dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 yang mengubah Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, “ jelasnya.

Inayanti menegaskan dalam setiap rapat kerja, pihaknya fokus terhadap pembahasan setiap klausul dalam Raperda guna memastikan substansi yang diatur selaras dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatasnya.

“ Dalam pembahasan Raperda ini, kami tidak ingin ada klausul yang berbenturan dengan peraturan diatasnya, sehingga semua yang diatur dan adanya muatan loka yang masukl harus dicek, apakah sudah selaras dan mengikuti peraturan diatasnya, “ jelasnya.

Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah ini juga mengatur tentang pembagian peran antara Bapemperda di Lembaga legislative dan eksekutif dalam menghasilkan produk hukum daerah.

BACA JUGA:  DPRD Banyuwangi Sahkan Perda RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045.

“ Raperda ini juga mengatur peran Bapemperda maupun Bagian Hukum pemkab karena produk hukum daerah itu ada berbentuk Peraturan yakni Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, dan juga ada peraturan yang berbentuk penetapan seperti Keputusan DPRD, Keputusan Bupati, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD , “ ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, urgensi penyusunan Raperda dimaksud terletak pada kebutuhan untuk membangun landasan hukum dan tata Kelola yang jelas, tertib, seragam, transparan serta akuntable dalam pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Banyuwangi.

Dan Raperda pembentukan produk hukum daerah ini, merupakan regulasi daerah yang ditujukan untuk mengatur mekanisme, tahapan dan standar penyusunan produk hukum daerah dan memastikan produk hukum daerah tidak saling tumpang tindih serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. (ydi)

BACA JUGA:  Belum Berpihak Pada Kepentingan Publik, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Minta TAPD Hitung Ulang Komposisi KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027

 

- Advertisement -spot_img
spot_img
Stay Connected
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini