INDOSNAP – Komisi I DPRD Banyuwangi menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik agar lebih optimal dalam memberikan layanan yang mudah dan berkualitas kepada masyarakat.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I, Marifatul Kamila usai menggelar rapat kerja pembahasan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bantyuwangi tahun anggaran 2024 bersama Organisasi perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Selasa (25/03/2025).
Menurut politisi Partai Golkar ini, serapan anggaran yang maksimal dan capaian indikator kinerja yang memuaskan di tahun 2024 harus berdampak kepada peningkatan pelayanan publik.
” Secara garis besar serapan anggaran maupun capaian indikator kinerja OPD mitra kerja Komisi I memenuhi target yang ditetapkan yakni di angka 90 hingga 100 persen . ” ucap Rifa panggilan akrab ketua Komisi I DPRD Banyuwangi ini.
Namun demikian dari catatan pihaknya, ucap Rifa hampik semua organisasi perangkat daerah masih memiliki Silpa anggaran di tahun 2024 khususnya di pos anggaran gaji pegawai.
” Pos gaji pegawai di setiap OPD pasti ada silpa anggaran antara 3 hingga 1 miliar,karena adanya kekosongan pegawai, mungkin mereka sudah pensiun dan lainnya , ” ucapnya.
Pada kesempatan rapat kerja pembahasan LKPJ tahun 2024, Komisi I juga menyinggung soal penataan birokrasi seiring telah dilantiknya Bupati Banyuwangi periode 2025-2030. Dari 28 organisai perangkat daerah, ada sekitar 13 OPD, kepala dinasnya masih diisi oleh Pejabat pelaksana atau Plt.
” Dari keterangan yang disampaikan Badan Kepegawaian,Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) dari 28 OPD, 13 diantaranya kepala dinasnya masih diisi pejabat pelaksana atau Plt , ” ucap Rifa.
Guna mengisi posisi lowong pada jabatan pimpinan tinggi pratama atau kepala dinas, saat ini Pemeritah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan assesmen atau lelang jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan di tujuh organisasi perangkat daerah diantarannya Bapenda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan lainnya.
” Sudah ada yang mengikuti uji kompetensi maupun assesmen untuk mengisi jabatan di tujuh OPD, karena jabatan Bupati Banyuwangi belum genap enam bulan maka harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri , ” pungkasnya.(ydi)
