INDOSNAP – Fraksi Partai kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Banyuwangi berharap belanja daerah dalam perubahan APBD tahun 2024 lebih dimaksimalkan untuk menggeliatkan pertubuhan ekonomi masyarakat.
Harapan FPKB ini tertuang dalam Pandangan Umum (PU) FPKB atas diajukannya raperda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Banyuwangi tahun 2024.
Ketua fraksi FPKB Banyuwangi, Ahmad Munib Syafaat menyarankan kepada eksekutif untuk melakukan optimalisasi anggaran belanja secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan dalam mendorong laju pembangunan daerah memandang penting untuk memberikan pengawasan yang ketat terhadap para OPD sebagai pengguna anggaran, sehingga pelaksanaan belanja daerah bisa optimal, efektif, efisien, dan konsisten. sehingga kebocoran anggaran dalam penggunaannya dapat diminimalisasi.
Dari sisi belanja daerah terjadi kenaikan sebesar Rp. 270,3 milyar atau naik sebesar 7,88 persen, jika dibandingkan sebelum perubahan. sedangan pendapatan daerah naik sebesar Rp. 23,8 milyar atau naik sebesar 0,71 persen.
” Kami minta penjelasan, bagaimana cara eksekutif melakukan penyeimbangan antara pendapatan dan belanja daerah untuk meminimalisasi defisit , “ ucap A Munib Syfaat kepada awak media.
Selanjutnya dalam dokumen rancangan perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2024, urusan pemerintahan bidang pendidikan mengalami kenaikan sebesar Rp. 149,7 milyar lebih. besarnya tambahan anggaran dimaksud bisa selaras dengan peningkatan kinerja dari seluruh insan pendidik dan sistem pendidikan yang ada di Banyuwangi.
Namun demikian, fakta dilapangan ditemukan banyaknya keluhan dari masyarakat, bahwa masih ada “iuran tambahan” dengan nilai rupiah cukup besar yang ditentukan oleh pihak sekolah kepada wali murid. tentu ini sangat meresahkan khususnya bagi wali murid yang kurang mampu. negara dan pemerintah harus hadir dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Indonesia khususnya rakyat Banyuwangi secara adil dan merata.
“ fraksi PKB mohon kepada eksekutif untuk menindak tegas bagi sekolah-sekolah yang melakukan tarikan “iuran tambahan” , “ pintanya.(ydi)
