INDOSNAP – DPRD Kabupaten Banyuwangi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati Banyuwangi terhadap Pendangan Umum (PU) fraksi- fraksi atas diajukannya Raperda APBD Tahun 2027, Selasa (10/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil ketua DPRD, Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah, hadir Wakil Bupati, H.Mujiono, Sekretaris Daerah, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, Asisten Bupati, jajaran kepala OPD, Camat dan lurah se Banyuwangi.
Wabup Mujiono saat membacakan jawaban Bupati terhadap Raperda APBD Tahun 2027 menyampaikan bahwa alokasi anggaran infrastruktur akan difokuskan pada penanganan jalan yang mendukung distribusi hasil pertanian dan perikanan, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang berdampak langsung pada produktivitas petani, mengoptimalkan anggaran pemeliharaan rutin dan berkala, sehingga infrastruktur yang sudah terbangun tetap berfungsi dengan baik dan tidak memerlukan biaya rehabilitasi yang lebih besar akibat keterlambatan penanganan.
Melaksanakan pembangunan secara bertahap dan berbasis skala prioritas, dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, luas lahan pertanian yang dilayani, jumlah masyarakat penerima manfaat, serta kontribusi infrastruktur terhadap kelancaran distribusi hasil pertanian dan perikanan.
“ Eksekutif juga akan mengoptimalkan anggaran yang tersedia serta mengupayakan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar pelayanan infrastruktur dasar tetap terjaga dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan masyarakat perdesaan, “ ucap Wabup Mujiono dihadapan rapat paripurna.
Terkait belanja bunga dan cicilan pinjaman merupakan kewajiban jatuh tempo berdasarkan schedule pembayaran yang ditetapkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.
Menanggapi PU fraksi PKB terkait strategi peningkatan PAD tidak akan dilakukan semata-mata melalui kenaikan tarif pajak dan retribusi. Pemerintah Daerah akan menerapkan prinsip keadilan, kemampuan membayar, kepastian hukum, dan kualitas pelayanan serta berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan peningkatan PAD tidak menghambat kegiatan ekonomi masyarakat kecil.
Oleh karena itu, pendataan akan digunakan untuk membedakan kemampuan dan skala usaha, bukan untuk melakukan pemungutan secara seragam. Pedagang tradisional dan pelaku UMKM akan diarahkan pada mekanisme pemungutan yang sederhana, mudah, dan terjangkau. Sementara itu, sektor pertanian dan perikanan akan tetap didukung melalui penyediaan infrastruktur, akses pasar, peningkatan produktivitas, serta kemudahan pelayanan yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
“ Eskekutif sependapat bahwa peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan tidak hanya diukur dari besarnya alokasi anggaran, tetapi terutama dari peningkatan akses, pemerataan, dan mutu kualitas pelayanan, “
” Pada bidang kesehatan, fokus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan yang produktif melalui penguatan pelayanan kesehatan usia sekolah dan usia produktif, peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, Puskesmas, dan Laboratorium Kesehatan Daerah, “ ucap Wabup Mujiono.
Selanjutnya terhadap saran, pendapat dan pertanyaan Fraksi Partai Demokrat, Wabup Mujiono menyampaikan bahwa eksekutif menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,41 persen cukup rasional melihat tren pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun ke belakang.
Tantangan terbesar bukan hanya bagaimana menjaga pertumbuhan, tetapi bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut mampu mendukung ketersediaan lapangan kerja. Untuk itu, Rancangan APBD 2027 diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor unggulan yang mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, mulai dari pertanian, perikanan, UMKM, industri pengolahan, hingga pariwisata.
“ Di saat yang sama, kami mendorong program pelatihan vokasi, peningkatan keterampilan digital, serta link-and-match pendidikan dengan dunia kerja, agar lulusan muda tidak hanya siap bekerja, tetapi juga siap berwirausaha. Dengan strategi ini, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tidak berhenti pada angka statistik, melainkan hadir nyata dalam bentuk peluang kerja, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, “ ucapnya.
Terkait perbandingan proyeksi PAD tahun 2027 sebesar Rp.850,80 miliar dengan proyeksi pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.852,70 miliar, Eksekutif akan mengevaluasi perkembangan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.
Hal ini diperlukan agar penetapan target tahun 2027 tidak hanya didasarkan pada pendekatan kehati-hatian, tetapi juga mempertimbangkan peluang peningkatan penerimaan yang masih dapat dioptimalkan.(ydi)







