INDOSNAP – Badan anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengelar rapat kerja dengan agenda pencermatan dan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2025.
Rapat kerja dipimpin Wakil Ketua DPRD selaku pimpinan Banggar, Michael Edy Hariyanto diikuti anggota dari lintas fraksi dan dihadiri langsung ketua TAPD, Ir. Guntur Priambodo sekaligus Sekretaris daerah Pemkab Banyuwangi beserta jajaran bertempat di Ruang Khusus DPRD Banyuwangi pada Senin (20/04/2025).
Michael Edy Hariyanto menyampaikan, rapat kerja Banggar ini dalam rangka evaluasi dan memastikan seluruh capaian kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang telah disepakati sebelumnya.
Pembahasan LKPJ ditahun 2025 diawali di tingkat Komisi bersama masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja. Dan selanjutnya hasil rapat ditingkat Komisi, dibahas kembali dalam forum rapat kerja Badan anggaran.
“ LKPJ Bupati Akhir Tahun 2025 ini kita evaluasi agar tahun 2026 ini bisa semakin baik, ada beberapa catatan atas kelemahan-kelemahan kinerja eksekutif mulai dari kemiskinan, perijinan, infrastruktur hingga trik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD kita bahas , “ ucap Ketua DPD Partai Demokrat Banyuwangi ini.
Menurutnya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati hampir keseluruhan menunjukkan indikator kinerja yang memenuhi target tetapi seringkali berbading terbalik dengan realitas di lapangan.
“ LKPJ menunjukkan indicator kinerja yang baik, namun fakta di lapangan berbeda, kita sebagai anggota dewan seringkali mendapatkan keluhan dari masyarakat sehingga dalam rapat kerja ini kita sarankan eksekutif untuk memperbaiki dan mereka menyadari, “ ucapnya.
Michael menegaskan bahwa proses evaluasi ini penting untuk memastikan pengunaan APBD tahun 2025 berjalan efektif,transparan dan berdampak langsung pada Pembangunan daerah.
“ Hasil evaluasi Banggar ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD yang bertujuan untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah kedepan , “ tegasnya.
Sementara terpisah Ketua TAPD, Guntur Priambodo menyambut baik saran dan pendapat Banggar DPRD terkait dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025.
“ Banggar DPRD ini mengukur sejauh mana capaian kinerja yang telah dilaksanakan pemerintah daerah tahun 2025 sebelum di audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK , “ ucapnya.
Menurut Guntur, pengukuran kinerja yang dilakukan banggar DPRD cukup bagus sebagai Langkah awal untuk memperbaiki kinerja eksekutif di tahun 2026. “ Saya kira, masukan Banggar terhadap LKPJ cukup bagus sebagai bahan perbaikan kinerja eksekutif di tahun 2026 ini , “ pungkasnya.(ydi)
