INDOSNAP – Panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Banyuwangi secara bertahap mencermati, mendalami dan menyempurnakan draf Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan pendidikan.
Proses pencermatan dilakukan guna memastikan produk hukum daerah tentang penyelenggaran pendidikan ini matang,memiliki dasar hukum yang kuat serta berdampak positif bagi masyarakat.
Ketua Pansus pembahasan Raperda penyelenggaraan pendidikan, Yuliawan Bambang Sukiyanto mengatakan bahwa Raperda ini disusun untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, merata, adaptif, serta memberikan payung hukum yang komprehensif bagi kebijakan pendidikan di Banyuwangi.
” Penyusunan Raperda ini untuk memperbarui atau menyempurnakan peraturan daerah sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan karena sudah tidak selaras lagi dengan regulasi diatasnya , ” ucap Yuliawan saat dikonfrimasi, Selasa (03/11/2026).
Salah satu poin penting dalam Raperda Penyelenggaraan Pendidikan ini adalah cakupan pengaturannya yang tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta.
Ia menjelaskan, kewenangan pendidikan yang menjadi fokus pembahasan di DPRD Kabupaten Banyuwangi meliputi jenjang pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, yakni PAUD/TK hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Sementara itu, jenjang SMA/SMK berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga tidak menjadi bagian dari lingkup pengaturan Raperda tersebut.
Menurutnya, keterlibatan sekolah swasta menjadi aspek penting untuk mendorong pemerataan perhatian dan kebijakan pemerintah terhadap seluruh penyelenggara pendidikan.
“Swasta pun masuk dalam kategori. Jadi, tidak hanya sekolah negeri. Dinas Pendidikan juga harus mengatur itu, sepanjang jenjangnya PAUD/TK sampai SMP. Harapannya tidak ada kesenjangan antara sekolah swasta dan negeri, karena selama ini sekolah swasta merasa dianaktirikan,” jelasnya.
Selain pengaturan penyelenggaraan pendidikan, Raperda tersebut juga diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan masyarakat, termasuk pengaturan bantuan pendidikan dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Untuk memastikan substansi regulasi tersusun secara komprehensif, pembahasan Raperda ini turut melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait.
Pihak yang dilibatkan antara lain Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Banyuwangi, perwakilan kepala madrasah, Satpol PP, Bappeda, BPKAD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Bagian Hukum.
Keterlibatan lintas sektor tersebut dimaksudkan agar setiap ketentuan dalam Raperda dapat mengakomodasi kebutuhan dan kewenangan masing-masing instansi, sehingga tidak menimbulkan persoalan ketika diterapkan.
” masukan dari seluruh pihak sangat diperlukan untuk menyempurnakan regulasi sebelum memasuki tahapan persetujuan dan penetapan, ” pungkasnya.(ydi)







