INDOSNAP – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis sejumlah pos anggaran yang harus dipangkas untuk mencapai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Instruksi ini bertujuan untuk menghemat anggaran negara dengan target penghematan mencapai Rp306,69 triliun, di mana Rp256,1 triliun di antaranya akan dipotong dari belanja Kementerian dan Lembaga.
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam rangka meningkatkan penggunaan dana negara yang lebih tepat sasaran. Rencananya efisiensi anggaran ini akan dibahas lebih lanjut dengan DPR RI dan dipastikan selesai paling lambat pada 14 Februari 2025.
“Apabila sampai dengan 14 Februari 2025 kementerian/lembaga belum mengusulkan revisi sebagaimana dimaksud pada butir 2d, maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran secara mandiri akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA,” ancam Ani soal blokir otomatis,
Dalam kebijakan ini, terdapat 16 pos anggaran yang diidentifikasi untuk dilakukan pemangkasan dengan persentase yang signifikan antara lain,
1. Alat tulis kantor (ATK): 90 persen
2. Kegiatan seremonial: 56,9 persen
3. Rapat, seminar, dan sejenisnya: 45 persen
4. Kajian dan analisis: 51,5 persen
5. Diklat dan bimbingan teknis (bimtek): 29 persen
6. Honor output kegiatan dan jasa profesi: 40 persen
7. Percetakan dan souvenir: 75,9 persen
8. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3 persen
9. Lisensi aplikasi: 21,6 persen
10. Jasa konsultan: 45,7 persen
11. Bantuan pemerintah: 16,7 persen
12. Pemeliharaan dan perawatan: 10,2 persen
13. Perjalanan dinas: 53,9 persen
14. Peralatan dan mesin: 28 persen
15. Infrastruktur: 34,3 persen
16. Belanja lainnya: 59,1 persen.(ydi)
