BerandaPemerintahanFraksi - Fraksi DPRD Banyuwangi Sampaikan Pemandangan Umum atas Diajukannya RAPBD...

Fraksi – Fraksi DPRD Banyuwangi Sampaikan Pemandangan Umum atas Diajukannya RAPBD Tahun 2027

- Advertisement -spot_img

INDOSNAP – Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Banyuwangi menyampaikan Pemandangan Umum (PU) terhadap diajukannya Raperda APBD Tahun 2027 dalam rapat paripurna dewan, Senin (9/11/2026) malam.

Rapat paripurna penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliyono didampingi Wakil Ketua Hj.Siti Mafrochatin Ni’mah di ikuti anggota dewan dari lintas fraksi. Hadir Wakil Bupati Banyuwangi, H.Mujiono, Asisten Perekonmomian dan Pembangunan, Suratno, Jajaran kepala OPD, Camat dan Lurah se Banyuwangi.

Pandangan Umum diawali dari fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan juru bicaranya, Dhea Sartika menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam nota keuangan APBD tahun 2027 antara lain,

Belanja Modal turun sebesar 42,30 persen, dari Rp 303,04 miliar di tahun 2026 menjadi hanya Rp 174,86 miliar pada tahun 2027. Secara khusus, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terpangkas drastis dari Rp 160,38 miliar menjadi Rp 102,99 miliar. Prioritas Pembangunan ke-4 dan ke-5 RPJMD/RKPD menetapkan penguatan “Produktivitas Pertanian & Ketahanan Pangan” serta “Infrastruktur Berkelanjutan dan Inklusif”.

Pemotongan belanja irigasi dan jalan perdesaan secara langsung menghantam petani dan nelayan (wong cilik) yang membutuhkan akses air sawah dan kelancaran distribusi logistik hasil panen.

“Bagaimana dapat mewujudkan ketahanan pangan dan konektivitas ekonomi pedesaan jika belanja infrastruktur irigasi dan jalan justru dipangkas lebih dari 35 persen , ” Ucap Dhea Sartika dihadapan rapat paripurna.

Belanja Bunga melonjak drastis hampir dua kali lipat menjadi Rp 13,16 miliar (naik dari Rp 7,40 miliar pada 2026). Pengeluaran Pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo ke Bank Jatim melonjak menjadi Rp 68,41 miliar per tahun (dari Rp 44,77 miliar pada 2026). Total alokasi untuk melayani utang mencapai lebih dari Rp 81,5 miliar di tahun 2027.

BACA JUGA:  Bapemperda DPRD Banyuwangi Kaji Usulan Perubahan Propemperda Tahun 2026 dari Eksekutif

Bantuan Keuangan ke Desa turun dari Rp 333,16 miliar (2026) menjadi Rp 256,30 miliar (2027), atau berkurang lebih dari Rp 76,8 miliar. Hal ini kontradiktif dengan Misi Asta Cita ke-6 dan komitmen RPJMD untuk “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”.

Pengurangan dana transfer ke desa melemahkan kapasitas pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat miskin, menangani stunting, dan memelihara sarana desa mandiri.

“Bagaimana dapat mewujudkan ketahanan pangan dan konektivitas ekonomi pedesaan jika belanja infrastruktur irigasi dan jalan justru dipangkas lebih dari 35 persen , ” ucapnya.

Kebijakan pendapatan mencantumkan rencana: “Melakukan review dan penyesuaian NJOP Tanah dan Bangunan mendekati Harga Pasar secara berkala” serta “penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah”.

Penyesuaian NJOP mendekati harga pasar berpotensi memicu lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan tarif retribusi layanan umum yang akan memberatkan pedagang pasar tradisional, pemilik warung kecil, dan warga pemilik tanah warisan keluarga di perkampungan.

Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar tidak menaikkan NJOP secara drastis yang dapat melipatgandakan beban PBB masyarakat kecil dan petani di pedesaan. Kebijakan intensifikasi pajak dan retribusi harus menyasar korporasi besar, sektor tambang, dan hotel/resor mewah, bukan memberatkan rakyat kecil.”

Pemandangan Umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan juru bicaranya, Hj. Anita Rani menyampaikan bahwa fraksi PKB memberikan perhatian serius terhadap proyeksi belanja modal tahun anggaran 2027 sebesar Rp. 174,86 miliar, yang mengalami penurunan sekitar 42,30 persen dibandingkan tahun 2026 sebesar Rp. 303,04 miliar.

BACA JUGA:  Penyusunan RDTR WP Tegalsari, Anggota DPRD Banyuwangi, Yayuk Bannar Sri Pangayom Minta Lahan Pertanian harus Dipertahankan

Bagi kami penurunan tersebut perlu dicermati karena belanja modal merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dan Kabupaten Banyuwangi memiliki wilayah yang luas dengan karakteristik dan kebutuhan pembangunan yang beragam. kebutuhan terhadap jalan, jembatan, irigasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang ekonomi masih menjadi aspirasi masyarakat di berbagai kecamatan dan desa.

” Fraksi PKB mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak mengakibatkan ketimpangan pembangunan antarwilayah. kami mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas belanja modal berdasarkan tingkat urgensi, pemerataan wilayah, kondisi infrastruktur, dan manfaat langsung bagi masyarakat, ” ucap Hj.Anita Rani dihadapan rapat paripurna.

Fraksi PKB memandang bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. kami mencermati kebijakan pemerintah untuk mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dan kesehatan minimal 10 persen sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam bidang pendidikan, pemerintah harus memperhatikan pemerataan sarana prasarana, distribusi tenaga pendidik, akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Dalam bidang kesehatan, pemerintah perlu memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan puskesmas dan rumah sakit ketersediaan obat-obatan, serta kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat miskin.

” Fraksi PKB mendorong agar alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan benar-benar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Banyuwangi , ” ucapnya.

Pemandangan Umum fraksi Partai Demokrat yang dibacakan juru bicaranya Ricco Antar Budaya menyampaikan bahwa dari perspektif tema rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). tema RKPD tahun 2027 yaitu : penguatan daya saing sdm dan ekonomi lokal berbasis hilirisasi dan pariwisata berkelanjutan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. dengan tema itu, eksekutif menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 sebesar 5,41 persen, target persentase penduduk miskin sebesar 5,77 persen. dan pengangguran terbuka sebesar 3,59 persen.

BACA JUGA:  DPRD Banyuwangi Bersama Eksekutif Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026

Namun pada target tersebut masih menyisakan persoalan, yaitu target pertumbuhan ekonomi Banyuwangi masih dibawah target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 6,3 persen serta target pertumbuhan nasional sebesar 6,0 persen. padahal di tahun 2025 kemarin, eksekutif bangga dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang sudah diatas rata-rata capaian propinsi dan nasional.

Demikian pula angka target jumlah pengangguran yang ditetapkan sebesar 3,59 persen. saat ini terdapat sekitar 97.384 buruh yang telah bekerja di 6.643 berbagai perusahan di Banyuwangi. pada periode januari hingga september 2026 sudah terdapat 212 buruh (pekerja) yang di putus kontraknya. ditambah pula persoalan pemutusan kontrak kerja karyawan sekitar 1.600 pekerja di PT. INKA Banyuwangi.

” Target jumlah pengangguran tahun 2027 yang ditetapkan sebesar 3,59% persen perlu dievaluasi kembali, mengingat gelombang phk akan terus mengancam di tahun mendatang, sebagai akibat menyusutnya aktivitas perekonomian daerah, ” ucap Ricco dihadapan rapat paripurna.(YDI)

- Advertisement -spot_img
spot_img
spot_img
Stay Connected
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Must Read
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

INDOSNAP – Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Banyuwangi menyampaikan Pemandangan Umum (PU) terhadap diajukannya Raperda APBD Tahun 2027 dalam rapat paripurna dewan, Senin (9/11/2026) malam.

Rapat paripurna penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliyono didampingi Wakil Ketua Hj.Siti Mafrochatin Ni’mah di ikuti anggota dewan dari lintas fraksi. Hadir Wakil Bupati Banyuwangi, H.Mujiono, Asisten Perekonmomian dan Pembangunan, Suratno, Jajaran kepala OPD, Camat dan Lurah se Banyuwangi.

Pandangan Umum diawali dari fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan juru bicaranya, Dhea Sartika menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam nota keuangan APBD tahun 2027 antara lain,

Belanja Modal turun sebesar 42,30 persen, dari Rp 303,04 miliar di tahun 2026 menjadi hanya Rp 174,86 miliar pada tahun 2027. Secara khusus, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terpangkas drastis dari Rp 160,38 miliar menjadi Rp 102,99 miliar. Prioritas Pembangunan ke-4 dan ke-5 RPJMD/RKPD menetapkan penguatan “Produktivitas Pertanian & Ketahanan Pangan” serta “Infrastruktur Berkelanjutan dan Inklusif”.

Pemotongan belanja irigasi dan jalan perdesaan secara langsung menghantam petani dan nelayan (wong cilik) yang membutuhkan akses air sawah dan kelancaran distribusi logistik hasil panen.

“Bagaimana dapat mewujudkan ketahanan pangan dan konektivitas ekonomi pedesaan jika belanja infrastruktur irigasi dan jalan justru dipangkas lebih dari 35 persen , ” Ucap Dhea Sartika dihadapan rapat paripurna.

Belanja Bunga melonjak drastis hampir dua kali lipat menjadi Rp 13,16 miliar (naik dari Rp 7,40 miliar pada 2026). Pengeluaran Pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo ke Bank Jatim melonjak menjadi Rp 68,41 miliar per tahun (dari Rp 44,77 miliar pada 2026). Total alokasi untuk melayani utang mencapai lebih dari Rp 81,5 miliar di tahun 2027.

BACA JUGA:  Warga Keluhkan Trotoar Rusak, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi Minta Segera Ada Perbaikan

Bantuan Keuangan ke Desa turun dari Rp 333,16 miliar (2026) menjadi Rp 256,30 miliar (2027), atau berkurang lebih dari Rp 76,8 miliar. Hal ini kontradiktif dengan Misi Asta Cita ke-6 dan komitmen RPJMD untuk “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”.

Pengurangan dana transfer ke desa melemahkan kapasitas pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat miskin, menangani stunting, dan memelihara sarana desa mandiri.

“Bagaimana dapat mewujudkan ketahanan pangan dan konektivitas ekonomi pedesaan jika belanja infrastruktur irigasi dan jalan justru dipangkas lebih dari 35 persen , ” ucapnya.

Kebijakan pendapatan mencantumkan rencana: “Melakukan review dan penyesuaian NJOP Tanah dan Bangunan mendekati Harga Pasar secara berkala” serta “penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah”.

Penyesuaian NJOP mendekati harga pasar berpotensi memicu lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan tarif retribusi layanan umum yang akan memberatkan pedagang pasar tradisional, pemilik warung kecil, dan warga pemilik tanah warisan keluarga di perkampungan.

Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar tidak menaikkan NJOP secara drastis yang dapat melipatgandakan beban PBB masyarakat kecil dan petani di pedesaan. Kebijakan intensifikasi pajak dan retribusi harus menyasar korporasi besar, sektor tambang, dan hotel/resor mewah, bukan memberatkan rakyat kecil.”

Pemandangan Umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan juru bicaranya, Hj. Anita Rani menyampaikan bahwa fraksi PKB memberikan perhatian serius terhadap proyeksi belanja modal tahun anggaran 2027 sebesar Rp. 174,86 miliar, yang mengalami penurunan sekitar 42,30 persen dibandingkan tahun 2026 sebesar Rp. 303,04 miliar.

BACA JUGA:  DPRD Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2025

Bagi kami penurunan tersebut perlu dicermati karena belanja modal merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dan Kabupaten Banyuwangi memiliki wilayah yang luas dengan karakteristik dan kebutuhan pembangunan yang beragam. kebutuhan terhadap jalan, jembatan, irigasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang ekonomi masih menjadi aspirasi masyarakat di berbagai kecamatan dan desa.

” Fraksi PKB mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak mengakibatkan ketimpangan pembangunan antarwilayah. kami mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas belanja modal berdasarkan tingkat urgensi, pemerataan wilayah, kondisi infrastruktur, dan manfaat langsung bagi masyarakat, ” ucap Hj.Anita Rani dihadapan rapat paripurna.

Fraksi PKB memandang bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. kami mencermati kebijakan pemerintah untuk mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dan kesehatan minimal 10 persen sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam bidang pendidikan, pemerintah harus memperhatikan pemerataan sarana prasarana, distribusi tenaga pendidik, akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Dalam bidang kesehatan, pemerintah perlu memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan puskesmas dan rumah sakit ketersediaan obat-obatan, serta kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat miskin.

” Fraksi PKB mendorong agar alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan benar-benar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Banyuwangi , ” ucapnya.

Pemandangan Umum fraksi Partai Demokrat yang dibacakan juru bicaranya Ricco Antar Budaya menyampaikan bahwa dari perspektif tema rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). tema RKPD tahun 2027 yaitu : penguatan daya saing sdm dan ekonomi lokal berbasis hilirisasi dan pariwisata berkelanjutan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. dengan tema itu, eksekutif menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 sebesar 5,41 persen, target persentase penduduk miskin sebesar 5,77 persen. dan pengangguran terbuka sebesar 3,59 persen.

BACA JUGA:  Fraksi PKB DPRD Banyuwangi Soroti Banyak Hal Raperda RPJMD dan Raperda Perubahan Perda PDRD

Namun pada target tersebut masih menyisakan persoalan, yaitu target pertumbuhan ekonomi Banyuwangi masih dibawah target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 6,3 persen serta target pertumbuhan nasional sebesar 6,0 persen. padahal di tahun 2025 kemarin, eksekutif bangga dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang sudah diatas rata-rata capaian propinsi dan nasional.

Demikian pula angka target jumlah pengangguran yang ditetapkan sebesar 3,59 persen. saat ini terdapat sekitar 97.384 buruh yang telah bekerja di 6.643 berbagai perusahan di Banyuwangi. pada periode januari hingga september 2026 sudah terdapat 212 buruh (pekerja) yang di putus kontraknya. ditambah pula persoalan pemutusan kontrak kerja karyawan sekitar 1.600 pekerja di PT. INKA Banyuwangi.

” Target jumlah pengangguran tahun 2027 yang ditetapkan sebesar 3,59% persen perlu dievaluasi kembali, mengingat gelombang phk akan terus mengancam di tahun mendatang, sebagai akibat menyusutnya aktivitas perekonomian daerah, ” ucap Ricco dihadapan rapat paripurna.(YDI)

- Advertisement -spot_img
spot_img
Stay Connected
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Must Read
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

INDOSNAP – Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Banyuwangi menyampaikan Pemandangan Umum (PU) terhadap diajukannya Raperda APBD Tahun 2027 dalam rapat paripurna dewan, Senin (9/11/2026) malam.

Rapat paripurna penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliyono didampingi Wakil Ketua Hj.Siti Mafrochatin Ni’mah di ikuti anggota dewan dari lintas fraksi. Hadir Wakil Bupati Banyuwangi, H.Mujiono, Asisten Perekonmomian dan Pembangunan, Suratno, Jajaran kepala OPD, Camat dan Lurah se Banyuwangi.

Pandangan Umum diawali dari fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan juru bicaranya, Dhea Sartika menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam nota keuangan APBD tahun 2027 antara lain,

Belanja Modal turun sebesar 42,30 persen, dari Rp 303,04 miliar di tahun 2026 menjadi hanya Rp 174,86 miliar pada tahun 2027. Secara khusus, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terpangkas drastis dari Rp 160,38 miliar menjadi Rp 102,99 miliar. Prioritas Pembangunan ke-4 dan ke-5 RPJMD/RKPD menetapkan penguatan “Produktivitas Pertanian & Ketahanan Pangan” serta “Infrastruktur Berkelanjutan dan Inklusif”.

Pemotongan belanja irigasi dan jalan perdesaan secara langsung menghantam petani dan nelayan (wong cilik) yang membutuhkan akses air sawah dan kelancaran distribusi logistik hasil panen.

“Bagaimana dapat mewujudkan ketahanan pangan dan konektivitas ekonomi pedesaan jika belanja infrastruktur irigasi dan jalan justru dipangkas lebih dari 35 persen , ” Ucap Dhea Sartika dihadapan rapat paripurna.

Belanja Bunga melonjak drastis hampir dua kali lipat menjadi Rp 13,16 miliar (naik dari Rp 7,40 miliar pada 2026). Pengeluaran Pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo ke Bank Jatim melonjak menjadi Rp 68,41 miliar per tahun (dari Rp 44,77 miliar pada 2026). Total alokasi untuk melayani utang mencapai lebih dari Rp 81,5 miliar di tahun 2027.

BACA JUGA:  Pemkab Banyuwangi Imbau Warga Tidak Gunakan Kantong Plastik untuk Bungkus Daging Kurban

Bantuan Keuangan ke Desa turun dari Rp 333,16 miliar (2026) menjadi Rp 256,30 miliar (2027), atau berkurang lebih dari Rp 76,8 miliar. Hal ini kontradiktif dengan Misi Asta Cita ke-6 dan komitmen RPJMD untuk “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”.

Pengurangan dana transfer ke desa melemahkan kapasitas pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat miskin, menangani stunting, dan memelihara sarana desa mandiri.

“Bagaimana dapat mewujudkan ketahanan pangan dan konektivitas ekonomi pedesaan jika belanja infrastruktur irigasi dan jalan justru dipangkas lebih dari 35 persen , ” ucapnya.

Kebijakan pendapatan mencantumkan rencana: “Melakukan review dan penyesuaian NJOP Tanah dan Bangunan mendekati Harga Pasar secara berkala” serta “penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah”.

Penyesuaian NJOP mendekati harga pasar berpotensi memicu lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan tarif retribusi layanan umum yang akan memberatkan pedagang pasar tradisional, pemilik warung kecil, dan warga pemilik tanah warisan keluarga di perkampungan.

Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar tidak menaikkan NJOP secara drastis yang dapat melipatgandakan beban PBB masyarakat kecil dan petani di pedesaan. Kebijakan intensifikasi pajak dan retribusi harus menyasar korporasi besar, sektor tambang, dan hotel/resor mewah, bukan memberatkan rakyat kecil.”

Pemandangan Umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan juru bicaranya, Hj. Anita Rani menyampaikan bahwa fraksi PKB memberikan perhatian serius terhadap proyeksi belanja modal tahun anggaran 2027 sebesar Rp. 174,86 miliar, yang mengalami penurunan sekitar 42,30 persen dibandingkan tahun 2026 sebesar Rp. 303,04 miliar.

BACA JUGA:  Penyusunan RDTR WP Tegalsari, Anggota DPRD Banyuwangi, Yayuk Bannar Sri Pangayom Minta Lahan Pertanian harus Dipertahankan

Bagi kami penurunan tersebut perlu dicermati karena belanja modal merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dan Kabupaten Banyuwangi memiliki wilayah yang luas dengan karakteristik dan kebutuhan pembangunan yang beragam. kebutuhan terhadap jalan, jembatan, irigasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang ekonomi masih menjadi aspirasi masyarakat di berbagai kecamatan dan desa.

” Fraksi PKB mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak mengakibatkan ketimpangan pembangunan antarwilayah. kami mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas belanja modal berdasarkan tingkat urgensi, pemerataan wilayah, kondisi infrastruktur, dan manfaat langsung bagi masyarakat, ” ucap Hj.Anita Rani dihadapan rapat paripurna.

Fraksi PKB memandang bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. kami mencermati kebijakan pemerintah untuk mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dan kesehatan minimal 10 persen sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam bidang pendidikan, pemerintah harus memperhatikan pemerataan sarana prasarana, distribusi tenaga pendidik, akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Dalam bidang kesehatan, pemerintah perlu memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan puskesmas dan rumah sakit ketersediaan obat-obatan, serta kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat miskin.

” Fraksi PKB mendorong agar alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan benar-benar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Banyuwangi , ” ucapnya.

Pemandangan Umum fraksi Partai Demokrat yang dibacakan juru bicaranya Ricco Antar Budaya menyampaikan bahwa dari perspektif tema rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). tema RKPD tahun 2027 yaitu : penguatan daya saing sdm dan ekonomi lokal berbasis hilirisasi dan pariwisata berkelanjutan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. dengan tema itu, eksekutif menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 sebesar 5,41 persen, target persentase penduduk miskin sebesar 5,77 persen. dan pengangguran terbuka sebesar 3,59 persen.

BACA JUGA:  Banyuwangi Siapkan 674 Personel untuk Kelancaran dan Keamanan Selama Libur Lebaran

Namun pada target tersebut masih menyisakan persoalan, yaitu target pertumbuhan ekonomi Banyuwangi masih dibawah target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 6,3 persen serta target pertumbuhan nasional sebesar 6,0 persen. padahal di tahun 2025 kemarin, eksekutif bangga dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang sudah diatas rata-rata capaian propinsi dan nasional.

Demikian pula angka target jumlah pengangguran yang ditetapkan sebesar 3,59 persen. saat ini terdapat sekitar 97.384 buruh yang telah bekerja di 6.643 berbagai perusahan di Banyuwangi. pada periode januari hingga september 2026 sudah terdapat 212 buruh (pekerja) yang di putus kontraknya. ditambah pula persoalan pemutusan kontrak kerja karyawan sekitar 1.600 pekerja di PT. INKA Banyuwangi.

” Target jumlah pengangguran tahun 2027 yang ditetapkan sebesar 3,59% persen perlu dievaluasi kembali, mengingat gelombang phk akan terus mengancam di tahun mendatang, sebagai akibat menyusutnya aktivitas perekonomian daerah, ” ucap Ricco dihadapan rapat paripurna.(YDI)

- Advertisement -spot_img
spot_img
Stay Connected
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini